Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden tinggal menghitung hari. Postur kabinet sudah selesai diputuskan, tinggal siapa orang yang akan diangkat jadi menteri untuk mengisi beberapa pos kementerian masih dalam sorotan.
Informasi yang diperoleh , ada satu kementerian yang tak jadi dibentuk, dan satu kementerian era Presiden SBY yang dihilangkan Jokowi-JK.
Kementerian yang tak jadi dibentuk adalah kementerian kependudukan. Kementerian ini sebelumnya dijanjikan akan dibentuk sebagai realisasi janji Jokowi saat kampanye pilpres lalu.
Saat kampanye Jokowi berjanji memperkuat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menekan pertumbuhan penduduk. Jokowi berpandangan BKKBN harus dihidupkan serta berkampanye mengenai kelahiran serta pertumbuhan penduduk.
Kepastian mengenai dibentuknya kementerian kependudukan antara lain pernah dipastikan Deputi Tim Transisi Jokowi, Hasto Kristiyanto. Menurut dia, kementerian ini dimaksudkan untuk memperbaiki permasalahan data penduduk yang menjadi salah satu satu fokus kebijakan pemerintahan baru.
Dikatakan Hasto, prinsip Jokowi membentuk kementerian kependudukan atas pertimbangan bahwa kebijakan pembangunan harus didasarkan pada data-data demografi.
Sementara itu, pos kementerian sekarang yang akan dihilangkan oleh Jokowi adalah kementerian ekonomi kreatif. Dibagian lain tulisan akan disampaikan apa pertimbangan menghapus nama kementerian yang sekarang digabung dengan sektor pariwisata dan dipimpin Marie Elka Pangestu ini.
Yang pasti, informasi yang diperoleh
, penghapusan kementerian ekonomi kreatif merupakan hasil kesepakatan Jokowi bersama JK dan Megawati. Kementerian kependudukan tak jadi dibentuk juga hasil kesepakatan ketiganya.
Sebelumnya, Jokowi sudah memastikan kabinetnya akan terdiri dari 34 kementerian. Jumlah itu sama dengan kementerian dalam kabinet pemerintahan SBY. Menurut dia, ke-34 kementerian tersebut akan diisi oleh 18 dari kalangan profesional dan 16 dari kalangan profesional partai politik.
Jumlah 34 kementerian dipilih karena Jokowi ingin kabinet yang dibentuknya merupakan kabinet yang kuat dan siap untuk bekerja, serta melaksanakan program-programnya.
[dem]
