Berita

Politik

Kabinet Jokowi-JK: Apapun Makanannya, Neolib Minumannya

SELASA, 14 OKTOBER 2014 | 20:31 WIB | OLEH: M. HATTA TALIWANG

BEBERAPA saat setelah penetapan Pak JK (Jusuf Kalla) sebagai calon wakil presiden untuk Jokowi, saya diajak tokoh-tokoh Kawasan Timur Indonesia (KTI) diantaranya DR Laode Ida, bertemu Pak JK di rumahnya di Dharmawangsa Kebayoran Baru.

Ketika tiba giliran saya bicara, saya sampaikan aspirasi teman-teman dengan kalimat lebih kurang: "Pak JK, jika bapak ada kesempatan lagi jadi Wapres, berkenankah memberi kesempatan lebih luas ke teman-teman KTI untuk duduk dalam Kabinet sehingga teman-teman tidak merasa bahwa KTI cuma diwakili Sulsel? Karena kalau tak salah pada periode bapak Wapres tempo hari banyak rekruit menteri dan Petinggi asal Sulsel.

Beliau tersentak dan mencoba menjelaskan dan meluruskan meskipun tak ada jawaban kongkrit untuk membantu teman teman KTI untuk dapat berkiprah dalam kabinet.


Itu tidak pernah saya pikirkan lagi, sampai suatu hari ketika baru saja pak JK terpilih lagi sebagai Wapres Jokowi. Teman-teman minta saya ingatkan lagi Pak JK, namun saya tak pernah mau lagi kawatir dicurigai saya punya ambisi pribadi. Yang ingin saya ceritakan disini adalah bagian lain dari pertanyaan saya ke pak JK.

"Apakah kabinet JKW-JK kelak akan tetap akomodir orang-orang berpaham neoliberalisme yang selama ini telah mengobrak-abrik kedaulatan bangsa dan negara RI ?"

Lebih kongkrit saya singgung kira-kira siapa calon Menkeu, Menko Perekonomian, Menperdagangan/Industri, Menteri ESDM, Menkes, Menlu dan Menhan. Saya tahu bahwa pak JK tidak akan menjawab kongkrit, tapi pertanyaan itu sendiri sudah memberi pesan bahwa siapapun akan mengisi kementerian tersebut akan sangat menggambarkan “ideologi kabinet, ideologi JKW-JK”. Akan menjawab pertanyaan benarkah JKW JK akan membentuk kabinet Trisakti seperti yang selama ini di gembar-gemborkan?

Kepergian Megawati dan JK ke Wahington setelah pasangan JKW-JK terpilih menimbulkan spekulasi bahwa akan ada pesan-pesan sponsor dari "majikan besar". Salah satu dugaan itu adalah menyangkut kepastian bahwa kabinet JKW-JK harus tetap dalam warna asli neoliberalisme, sehingga menjamin Indonesia tetap dalam kendali majikan.

"Apapun makanannya neoliberalis minumannya." Kira kira begitu pesan iklannya. Kini bau-bau kabinet neolib mulai tercium.

Ya ternyata Indonesia sesuai yang kami tulis dalam berbagai artikel di buku kami Republik di Ujung Tanduk, tidak akan menemukan jalan lain: Tetap mengabdi ke majikan besar, penguasa kapitalisme global. Tetap dalam kendali asing, aseng dan asong.

Lalu cerita manis tentang kedaulatan ekonomi, Trisakti, nasionalisme ekonomi dan lain-lain, yang berkobar saat kampanye, dibuang kemana ya? Lantas dimana beda JKW-JK dengan SBY-Boed? Oh Indonesia, suratanmu![***]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya