Berita

Politik

Kabinet Jokowi-JK: Apapun Makanannya, Neolib Minumannya

SELASA, 14 OKTOBER 2014 | 20:31 WIB | OLEH: M. HATTA TALIWANG

BEBERAPA saat setelah penetapan Pak JK (Jusuf Kalla) sebagai calon wakil presiden untuk Jokowi, saya diajak tokoh-tokoh Kawasan Timur Indonesia (KTI) diantaranya DR Laode Ida, bertemu Pak JK di rumahnya di Dharmawangsa Kebayoran Baru.

Ketika tiba giliran saya bicara, saya sampaikan aspirasi teman-teman dengan kalimat lebih kurang: "Pak JK, jika bapak ada kesempatan lagi jadi Wapres, berkenankah memberi kesempatan lebih luas ke teman-teman KTI untuk duduk dalam Kabinet sehingga teman-teman tidak merasa bahwa KTI cuma diwakili Sulsel? Karena kalau tak salah pada periode bapak Wapres tempo hari banyak rekruit menteri dan Petinggi asal Sulsel.

Beliau tersentak dan mencoba menjelaskan dan meluruskan meskipun tak ada jawaban kongkrit untuk membantu teman teman KTI untuk dapat berkiprah dalam kabinet.


Itu tidak pernah saya pikirkan lagi, sampai suatu hari ketika baru saja pak JK terpilih lagi sebagai Wapres Jokowi. Teman-teman minta saya ingatkan lagi Pak JK, namun saya tak pernah mau lagi kawatir dicurigai saya punya ambisi pribadi. Yang ingin saya ceritakan disini adalah bagian lain dari pertanyaan saya ke pak JK.

"Apakah kabinet JKW-JK kelak akan tetap akomodir orang-orang berpaham neoliberalisme yang selama ini telah mengobrak-abrik kedaulatan bangsa dan negara RI ?"

Lebih kongkrit saya singgung kira-kira siapa calon Menkeu, Menko Perekonomian, Menperdagangan/Industri, Menteri ESDM, Menkes, Menlu dan Menhan. Saya tahu bahwa pak JK tidak akan menjawab kongkrit, tapi pertanyaan itu sendiri sudah memberi pesan bahwa siapapun akan mengisi kementerian tersebut akan sangat menggambarkan “ideologi kabinet, ideologi JKW-JK”. Akan menjawab pertanyaan benarkah JKW JK akan membentuk kabinet Trisakti seperti yang selama ini di gembar-gemborkan?

Kepergian Megawati dan JK ke Wahington setelah pasangan JKW-JK terpilih menimbulkan spekulasi bahwa akan ada pesan-pesan sponsor dari "majikan besar". Salah satu dugaan itu adalah menyangkut kepastian bahwa kabinet JKW-JK harus tetap dalam warna asli neoliberalisme, sehingga menjamin Indonesia tetap dalam kendali majikan.

"Apapun makanannya neoliberalis minumannya." Kira kira begitu pesan iklannya. Kini bau-bau kabinet neolib mulai tercium.

Ya ternyata Indonesia sesuai yang kami tulis dalam berbagai artikel di buku kami Republik di Ujung Tanduk, tidak akan menemukan jalan lain: Tetap mengabdi ke majikan besar, penguasa kapitalisme global. Tetap dalam kendali asing, aseng dan asong.

Lalu cerita manis tentang kedaulatan ekonomi, Trisakti, nasionalisme ekonomi dan lain-lain, yang berkobar saat kampanye, dibuang kemana ya? Lantas dimana beda JKW-JK dengan SBY-Boed? Oh Indonesia, suratanmu![***]

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya