Berita

Hukum

Presiden Diminta Betul-betul Selektif Pilih Dirjen Imigrasi

SELASA, 14 OKTOBER 2014 | 20:02 WIB | LAPORAN:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta selektif dalam menentukan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pasalnya, aksi-aksi pungutan liar ditengarai masih kerap terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Diketahui, ada tiga nama yang sudah lolos seleksi untuk mengisi jabatan Dirjen Imigrasi. Ketiganya adalah Asep Kurnia (Sekretaris Ditjen Imigrasi), Bambang Widodo (Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Imigrasi), dan Rochadi Iman Santoso (Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Ditjen Imigrasi).

"Saya harap pihak yang menyeleksi, termasuk pak SBY harus menentukan orang yang tidak hanya kompeten di bidang keimigrasian, tapi tegas dan bersih, itu yg dibutuhkan," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain melalui keterangannya, Selasa (14/10).


Selain itu, lanjut dia, sosok Dirjen Imigrasi yang tepat juga harus berani melakukan pencegahan-pencegahan terhadap praktik-praktik kotor yang selama ini merusak citra institusi Imigrasi.

"Jadi harus berani melakukan pencegahan, termasuk memberantas mafia di dalam imigrasi," jelas ketua DPP PKB tersebut.

Sebelumnya, Ketua Pusaka Network, Mannan Alhabsi mengatakan, di antara nama-nama calon dirjen Imigrasi yang maju, diduga tersandung kasus pungli Paymen Gateway (PG) terkait BNBP.

"Sebagai kandidat dirjen Imigrasi, jangan sampai cacat hukum. Kredibilitas kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk menentukan sang kandidat dirjen Imigrasi ini," kata Mannan.[wid]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya