Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melansir 242 nama wakil rakyat periode 2014-2019 yang bermasalah dengan hukum.
Anggota fraksi PDI Perjuangan menjadi yang paling banyak terlibat masalah hukum yakni sebanyak 57 orang.
"Buruknya catatan para anggota dewan seakan memproyeksikan nasib masa depan penegakan demokrasi negara ini," ujar deputi penelitian Kontras Farah Fathurrahmi di kantornya, Jalan Borobudur, Jakarta, Selasa (14/10).
Menurutnya, bukan saja kasus korupsi yang dilakukan kader partai banteng. Melainkan tindak pidana lain seperti kriminalitas, penggelapan uang hingga diskriminasi.
Misalkan kader PDIP atas nama Tagore Abubakar dari Dapil Aceh II, dia merupakan ketua Pembela Tanah Air (PETA) se-Aceh, organisasi yang membakar kantor Partai Aceh di Takengon pada 18 Maret lalu. Kemudian ada Agus Susanto yang diusung dari Dapil Sumbar II pernah ditahan dan dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri atas penggelapan uang senilai Rp 2,6 miliar milik rekan bisnisnya.
"Atas nama Arif Wibowo dari Dapil Jatim IV diduga terlibat korupsi pengadaan KTP elektronik (E-KTP) dan menerima uang sebesar USD 500 ribu," beber Farah.
Ada juga Olly Dondokambe dari Dapil Sulut yang diduga kuat terlibat korupsi proyek Hambalang. Serta Jimmy Demianus Ijie dari Dapil Papua Barat yang merupakan tersangka korupsi dana daerah sebesar Rp 22 miliar.
"Anggota DPR Charles Honoris dari Dapil DKI III diduga melakukan politik uang pada masa kampanye Pileg 2014, dengan membagikan sembako kepada warga," lanjut Farah.
Farah menambahkan, beberapa kader PDIP yang tepilih kembali pernah melakukan pelanggaran saat menjadi wakil rakyat periode sebelumnya.
Sebut saja nama Ribka Tjiptaning dari Dapil Jabar IV yang tersangkut kasus penghilangan ayat dalam UU Tembakau di Komisi IX tahun 2012, Tubagus Hasanuddin yang pernah dilaporkan ke Badan Kehormatan karena pelecehan perempuan saat menjabat wakil ketua Komisi I tahun 2013, dan Mohammad Idham Samawi yang merupakan tersangka korupsi dana hibah APBD Bantul sebesar Rp 12,5 miliar tahun 2011.
Lebih miris, dua anggota fraksi PDIP yang diduga terlibat kasus video porno yakni Aria Bima dan Karolin Margaret Natasa kembali terpilih sebagai wakil rakyat.
"Selain dari fraksi PDIP, anggota fraksi partai lain juga bermasalah. Seperti fraksi Golkar ada 44 orang, fraksi Demokrat 37 orang, fraksi Gerindra 24 orang, fraksi PPP 20 orang, fraksi PKS 18 orang, fraksi PAN 16 orang, fraksi PKB 11 orang, dan fraksi Nasdem 9 orang," tegas Farah.
[rus]
