Selama proses hukum kasus korupsi Transjakarta belum selesai, maka selama itu pula publik ragu dengan Jokowi. Oleh karenanya, pelantikan Jokowi sebagai presiden pun akan menyisakan masalah.
Tokoh politik nasional Rachmawati Soekarnoputri mengingatkan pengambilan sumpah Jokowi sangatlah penting. Pelantikan bukan hanya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat semata. Oleh karenanya, jelang tanggal 20 Oktober 2014, Rachmawati mengimbau kepada seluruh anggota parlemen dari partai manapun untuk tidak terlibat dalam pelantikan.
"Sebaiknya tidak hadir agar tidak berhadapan dengan rakyat dan bersalah di mata Tuhan," ujar dia kepada sesaat lalu (Senin, 13/10).
Menurut dia, ketidakhadiran pelantikan Jokowi sebagai bentuk sikap negarawan anggota parlemen yang anti korupsi. Sebab, kasus korupsi Transjakarta masih dalam proses penyidikan Kejaksaan Agung. Saat ini berkas perkara beberapa tersangka sudah masuk tahap finalisasi.
Pekan lalu, Rachmawati melaporkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Jokowi pada proyek pengadaan bus Transjakarta ke DPR. Dalam laporan yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, putri Bung Karno itu menduga Jokowi terkait dengan kasus dugaan korupsi tersebut.
Tak hanya melaporkan kasus dugaan korupsi, Racmawati juga meminta agar pelantikan Jokowi sebagai presiden ditunda selama kasus dugaan korupsi itu belum dituntaskan.
Sementara itu Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengusulkan agar DPR membentuk Pansus korupsi Bus Tranjakarta. Menurut dia, selama proses hukum korupsi Transjakarta belum selesai, Jokowi tidak akan tenang dalam menjalankan roda pemerintahan.
Jokowi akan terus menerus dibayang-bayangi dugaan keterlibatan dalam kasus Transjakarta yang kasusnya mengemuka sewaktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Akan lebih baik jika DPR secepatnya membentuk pansus korupsi Bus Tranjakarta. Prestasi pansus DPR bailout Century dapat dijadikan acuan untuk pembentukan pansus korupsi Bus Tranjakarta," katanya.
[dem]
