Berita

Politik

Politisi PDIP: Tak Benar Ada yang Mau Jegal Pelantikan Jokowi

SENIN, 13 OKTOBER 2014 | 21:58 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kabar penjegalan pelantikan Joko Widodo menjadi presiden terbukti hanya isu politik yang disebar pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Disebut-sebut penjegalan pelantikan Jokowi akan dilakukan Koalisi Merah Putih setelah sebelumnya mereka memenangkan beberapa kali proses politik di parlemen dari Koalisi Indonesia Hebat.

Adalah politisi PDIP TB Hasanuddin yang meneruskan informasi bantahan pelantikan Jokowi akan dijegal. Rapat gabungan fraksi dan kelompok pimpinan-pimpinan fraksi MPR, siang tadi sepakat dan akan mempersiapkan pengucapan sumpah Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wapres periode 2014-2019.


"Semua setuju karena sudah sesuai UU MD3 dan tatib," ujar politisi PDIP TB Hasanuddin dalam pesan elektroniknya kepada (Senin, 13/10).

Ketua MPR Zulkifli Hasan juga telah memastikan pelantikan Jokowi akan dilakukan MPR pada tanggal 20 Oktober pukul 10.00 WIB. Zulkifli bersama pimpinan MPR menyampaikan undangan resmi pelantikan kepada Jokowi di rumah dinas, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, tadi sore.

"Kami memang sudah mengagendakan untuk berkunjung ke presiden terpilih lalu ke Pak JK, dan lanjut ke Pak SBY dan Boediono. Pertama menyampaikan undangan tanggal 20 Oktober jam 10 pagi," ujar Zulkifli kepada wartawan.

Selain membahas pengambilan sumpah Jokowi dan JK sebagai presiden dan wakil presiden, Kang TB menjelaskan rapat tersebut juga membahas pembentukan alat kelengkapan MPR. Rapat memutuskan kader PDIP mengisi posisi ketua Badan Sosialisasi MPR dengan kader Nasdem menjadi salah satu wakilnya.

PDIP juga menempatkan kadernya sebagai salah satu wakil ketua badan kajian. Adapun kader PKB dan Hanura menjadi wakil ketua badan penganggaran.

"Semua berjalan sopan, saling memahami dan demokratis. Pembagian pimpinan badan secara aklamasi diterima oleh semua fraksi," jelas Kang TB.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya