Berita

Politik

Koalisi Aktivis LSM Ingatkan Janji Jokowi Tidak Bagi-bagi Kursi

SENIN, 06 OKTOBER 2014 | 17:28 WIB | LAPORAN:

Beberapa aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap untuk presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Presiden RI periode 2014-2019 itu dituntut untuk menjalankan mandat dari rakyat sesuai konstitusi. Jokowi tidak boleh mengkhawatirkan tekanan DPR dan partai-partai pendukungnya di Pilpres lalu.

"Sudah saatnya Jokowi menutup peluang terciptanya area abu-abu dalam kabinet dan menghentikan budaya sandiwara, main mata, dan kebohongan atas nama rakyat," kata juru bicara Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Ray Rangkuti, dalam diskusi bertajuk "Pak Jokowi: Tinggalkan KMP, Bentuk Kabinet Rakyat Anti Mafia!" di Kafe Deli, Sarinah, Jakarta (Senin, 6/10).


Menurutnya, Jokowi tidak perlu takut pada parlemen yang dikuasai Koalisi Merah Putih meski parlemen bisa menghambat kinerja pemerintah. Jokowi disarankan menggali potensi kekuatan rakyat dan memberikan kesempatan lebih banyak kepada rakyat untuk turut mengambil keputusan terkait APBN.

"Apabila DPR menghambat usul kebijakan yang diajukan pemerintah demi kepentingan rakyat, Jokowi dapat menyampaikannya secara terbuka kepada rakyat agar turut serta mengontrol atau menekan DPR," jelas Ray.

Dia menambahkan, Jokowi perlu bersekutu dengan rakyat dan mengandalkan kekuatan rakyat untuk dapat membawa Indonesia melewati krisis. Dengan ini, Jokowi memilih memosisikan diri keluar dari pertarungan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, dan sepenuhnya berdiri bersama kekuatan rakyat.

"Tinggalkan Koalisi Merah Putih dan tinggalkan ketergantungan terhadap partai. Sebab, ketergantungan pada parpol yang digunakan sebagai senjata untuk melawan dan mengganggu pemerintahan," beber Ray.

"Bangun kabinet yang bersih dari korupsi dan bebas dari mafia, dengan memenuhi janji untuk tidak bagi-bagi kursi pada partai manapun," tambah Ray.

Soal janji Jokowi untuk tidak bagi-bagi kursi ini sempat dikritik banyak pihak karena kenyataannya Jokowi menjanjikan 16 kursi untuk parpol. Bahkan, Jokowi optimis tawarannya itu akan disambut dua atau tiga partai Koalisi Merah Putih.  [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya