Berita

FOTO:DOK

Bisnis

Bupati Temanggung: Komnas HAM, Jangan Biarkan FCTC Diratifikasi!

SELASA, 30 SEPTEMBER 2014 | 18:49 WIB | LAPORAN:

Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila mengunjungi sentra tembakau di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (30/9).

Kedatangan rombongan Komnas HAM langsung disambut oleh Bupati Temanggung, Bambang Sukarno dan jajaran di kantornya. Di kantor Bupati Temanggung, Laila sempat diajak berdiskusi sebelum menuju Desa Legoksari dan berdialog dengan ratusan petani tembakau.

Selain bupati, turut hadir dalam diskusi yakni Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Jateng Teguh Winarno. Sementara dari perwakilan petani tembakau hadir Nurtantio Wisnubrata selaku ketua Asosiasi Petani tembakau Indonesia (APTI) dan Standarkia Latief dari Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI).
 

 
Laila mengatakan, berbagai pemangku kepentingan di sektor tembakau, khususnya para petani mengeluhkan rencana pemerintah melakukan aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Langkah ini dipandang berdampak serius bagi hak hidup warga karena berpotensi mengabaikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Sebetulnya, lanjut Laila, perlindungan hak kesehatan publik di Indonesia telah cukup mempunyai regulasi nasional memadai. Sebut saja UU Kesehatan, PP 109/2012 dan aturan lainnya.

"Dalam konteks FCTC ini apakah ada potensi penghilangan hak-hak tersebut, akan didalami," tambahnya.
 
Sementara itu, Bambang Sukarno mengharapkan Komnas HAM dapat melihat langsung bahwa tembakau telah menjadi satu kesatuan ekonomi, sosial dan budaya dengan masyarakat Temanggung.

"Sehingga berbagai upaya memisahkan masyarakat dengan tempat bergantung hidupnya yaitu tembakau ini menjadi bagian dari masalah hak asasi," imbuhnya.
 
Bambang juga berharap Komnas HAM dapat menggunakan segala kewenangannya untuk membantu petani tembakau dalam upaya menghadapi dampak yang akan ditimbulkan bila aksesi FCTC dilakukan.
 
"Jangan sampai FCTC di aksesi atau diratifikasi, karena negara-negara yang meratifikasi FCTC seperti Malaysia dan Singapura tidak mempunyai tembakau," pintanya.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Siswa Sekolah Rakyat akan Dilatih 1.000 Taruna Akmil

Minggu, 05 Juli 2026 | 18:21

Jokowi Pilih Lampung sebagai Awal Safari karena Tanah Tak Bertuan

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:41

OTT Bupati Langkat Temukan 55 Keping Platinum Senilai Rp40 Miliar Lebih

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:16

Hampir 3.000 Orang Tewas, Venezuela Mulai Hentikan Operasi Pencarian Korban Gempa

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:07

Komedian Narji Bikin Khitanan Massal PSI Diserbu Anak-Anak

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:52

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei Absen di Pemakaman Ayahnya

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:26

Sudah Ada Perpres, Pakar: Promosi LGBT di Medsos Bisa Berujung Pengadilan

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:13

PM Singapura Dijadwalkan Bertemu Presiden Prabowo Besok

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:08

Pemerintah Perkuat Literasi Siber Antisipasi Ancaman AI dan Hoaks

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:01

Daftar Lengkap 16 Negara yang Lolos ke Babak 16 Besar

Minggu, 05 Juli 2026 | 15:55

Selengkapnya