Berita

FOTO:DOK

Bisnis

Bupati Temanggung: Komnas HAM, Jangan Biarkan FCTC Diratifikasi!

SELASA, 30 SEPTEMBER 2014 | 18:49 WIB | LAPORAN:

Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila mengunjungi sentra tembakau di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (30/9).

Kedatangan rombongan Komnas HAM langsung disambut oleh Bupati Temanggung, Bambang Sukarno dan jajaran di kantornya. Di kantor Bupati Temanggung, Laila sempat diajak berdiskusi sebelum menuju Desa Legoksari dan berdialog dengan ratusan petani tembakau.

Selain bupati, turut hadir dalam diskusi yakni Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Jateng Teguh Winarno. Sementara dari perwakilan petani tembakau hadir Nurtantio Wisnubrata selaku ketua Asosiasi Petani tembakau Indonesia (APTI) dan Standarkia Latief dari Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI).
 

 
Laila mengatakan, berbagai pemangku kepentingan di sektor tembakau, khususnya para petani mengeluhkan rencana pemerintah melakukan aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Langkah ini dipandang berdampak serius bagi hak hidup warga karena berpotensi mengabaikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Sebetulnya, lanjut Laila, perlindungan hak kesehatan publik di Indonesia telah cukup mempunyai regulasi nasional memadai. Sebut saja UU Kesehatan, PP 109/2012 dan aturan lainnya.

"Dalam konteks FCTC ini apakah ada potensi penghilangan hak-hak tersebut, akan didalami," tambahnya.
 
Sementara itu, Bambang Sukarno mengharapkan Komnas HAM dapat melihat langsung bahwa tembakau telah menjadi satu kesatuan ekonomi, sosial dan budaya dengan masyarakat Temanggung.

"Sehingga berbagai upaya memisahkan masyarakat dengan tempat bergantung hidupnya yaitu tembakau ini menjadi bagian dari masalah hak asasi," imbuhnya.
 
Bambang juga berharap Komnas HAM dapat menggunakan segala kewenangannya untuk membantu petani tembakau dalam upaya menghadapi dampak yang akan ditimbulkan bila aksesi FCTC dilakukan.
 
"Jangan sampai FCTC di aksesi atau diratifikasi, karena negara-negara yang meratifikasi FCTC seperti Malaysia dan Singapura tidak mempunyai tembakau," pintanya.[wid]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya