Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung oleh rakyat adalah produk politik yang jadi pembelajaran politik paling mahal bagi bangsa Indonesia.
Ketua Umum Bina Bangun Bangsa, Nur Ridwan, menganggap, Pilkada Langsung menghentakkan kesadaran bangsa karena tanpa sadar Indonesia telah digiring melenceng dari falsafah ideologi Pancasila.
"Patut dicurigai ini sengaja dilakukan oleh konspirasi asing yang hendak menghilangkan Demokrasi Pancasila secara perlahan untuk diganti menjadi demokrasi liberal yang menganut paham kebebasan tanpa batas, yang dampaknya secara fundamental telah mengubah kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat," jelas Nur Ridwan kepada , Sabtu (27/9).
Pilkada langsung, ditegaskannya, tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila yang lebih mengutamakan musyawarah mencapai mufakat untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Dan apalagi lucunya, di Amerika saja yang mengklaim sebagai negara paling demokrasi pun tidak seutuhnya dan seluruhnya menganut pemilihan langsung secara murni sebagai instrumen dalam pemilunya," ungkap Nur Ridwan.
Menurutnya, perbandingan antara pilkada langsung dan tidak langsung adalah pada sistem kontrol yang lebih terarah dan terukur di dalam pilkada tidak langsung. Sehingga, memudahkan pengawasan dan pengendalian setiap kepala daerah untuk benar-benar bekerja bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, tidak akan ada lagi "money politic" yang menyandera kepala daerah untuk balas budi dan atau bertindak semena-mena keluar dari batas kewenangannya.
"Selain itu, pilkada tidak langsung akan mengurangi beban negara dalam hal anggaran pilkada yang sudah terlampau besar dengan kenyataan hasilnya yang selama ini tidak juga berkualitas dan optimal," ujar Ridwan.
"Terbukti dengan masih banyaknya kelemahan pelaksanaan dan kecurangan yang terjadi, baik dari peserta maupun penyelenggara dan pengawasannya, yang secara keseluruhan telah membuat cacat arti demokrasi kebablasan itu sendiri," imbuhnya.
Menurut Ridwan, masyarakat yang tidak setuju dengan Pilkada Perwakilan disebabkan belum mengerti dan tidak memahami, dan lebih-lebih lagi belum bisa mengamalkan arti, makna dan tujuan Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia.
[ald]
