Perlindungan Atas Anak Dalam Kondisi Darurat Nasional

Ketua Umum Komisi Nasio­nal Perlindungan Anak (Kom­nas PA) Arist Merdeka Sirait mengaku pesimis bahwa hak dan perlindungan anak dalam lima tahun ke depan bisa lebih baik. Pasalnya, kabinet yang di­usung presiden terpilih Jokowi tidak memberikan porsi khusus terhadap perlindungan anak.

“Saya kira penyusunan kabi­net di Rumah Transisi ini ha­nyalah upaya bagi-bagi kue. Ta­pi kuenya tidak sampai ke uru­san perlindungan anak,” ujar Arist kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Padahal, bentuk kejahatan dan situasi yang sangat tidak me­nguntungkan bagi anak-anak Indonesia dalam 10 tahun ter­akhir sangat mengkhawatir­kan. Jika pemerintahan menda­tang tidak memberikan perha­tian khu­sus, kata Arist, kondisi­nya akan semakin runyam.

“Saya katakan, situasi anak Indonesia tidak mengun­tung­kan. Peristiwa-peristiwa kejaha­tan terhadap anak juga tidak ma­kin menurun. Per­lin­dungan ter­hadap anak dalam kon­disi darurat nasional,” ujarnya.

Dia memaparkan, kejahatan seksual terhadap anak Indone­sia berada pada urutan terting­gi, setelah kejahatan penya­lah­gu­na­an narkotika. Berada di uru­tan kedua sebagai kejahatan yang tidak pernah ditanggu­la­ngi dengan serius. Akibatnya, ma­sa depan anak Indonesia ti­dak akan baik.

Perhatian pemerintah melalui Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak juga tidak maksimal. “Sudah 10 ta­hun ter­akhir ada kementerian itu, apa ha­silnya bagi perlin­du­ngan anak? Mestinya, ada ke­men­te­rian khusus yang diben­tuk un­tuk perlindungan anak, supa­ya memiliki basis dan ge­rakan langsung sampai ke ting­kat dae­rah secara khusus dalam per­lindungan anak. Tetapi sa­yang sekali, pemerintah mung­kin belum menganggap anak seba­gai generasi penerus bang­sa,” sesal Arist. ***