LPDB Girang Dapat Tambahan Dana Rp 1 Triliun Tahun Depan

DPR akhirnya menyetujui tam­bahan anggaran yang diminta Lembaga Pengelola Dana Ber­gulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Me­nengah (LPDB-KUMKM) se­besar Rp 1 triliun untuk tahun 2015. Nantinya, tambahan ang­garan tersebut akan diprio­ritaskan untuk sektor energi.

“Alhamdulillah, DPR telah menyetujui anggaran tamba­han yang dijanjikan awal ta­hun lalu sebesar Rp 1 triliun,” ujar Direktur Utama LPDB Kemas Danial seusai rapat dengan Komisi VI DPR, kemarin.

Menurut Kemas, persetu­juan tersebut akan dibawa ke dalam rapat kerja dengan Ke­menterian Koperasi dan Usaha Kecil Me­nengah (Kemenkop UKM) untuk disahkan karena anggaran LPDB masuk di dalam anggaran Ke­menkop.

Dia mengatakan, tambahan anggaran tersebut akan diprio­ritaskan untuk membantu ko­perasi atau usaha kecil lainnya yang ada di sektor energi. Selain itu, ang­garan tersebut akan di­gunakan untuk mem­bantu usaha yang banyak me­nyerap tenaga kerja.

“Ada beberapa sektor usaha dan koperasi yang akan kita prio­ritaskan untuk menda­patkan dana tambahan terse­but. Namun yang paling men­jadi prioritas adalah sektor energi dan usaha yang banyak menye­rap tenaga kerja,” ucapnya.

Kemas mengaku, pihaknya se­makin bersemangat meng­gu­lirkan dana kepada koperasi dan usaha kecil. Tambahan ang­ga­ran Rp 1 triliun akan lebih me­mu­dahkan LPDB membantu lebih banyak lagi koperasi dan UKM.

Dia mengklaim realisasi pe­nyaluran pinjaman dana ber­gulir LPDB 2014 yang telah dipro­ses sampai 11 Agustus 2014 menca­pai Rp 2,37 triliun. Rea­lisasi ini lebih dari  89 persen dari target 2014 sebesar Rp 2,65 tri­liun. Da­na bergulir tersebut akan dila­kukan kepada sedikitnya 198.565 UMKM melalui 628 koperasi dan 369 lembaga non koperasi.

Sementara untuk target reali­sasi tahun 2015, Kemas mengaku tidak mematok target besar. Penyaluran dana bergulir tahun depan minimal sama dengan tahun ini.

“Target penyaluran tahun depan kami rasional, sama de­ngan tahun ini karena kita paham banyak penghematan dilakukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015,” jelasnya.

Dalam RAPBN 2015 ada kecenderungan pemerintah lebih fokus untuk alokasi pemba­ngu­nan infrastruktur. Sementara sisi perkuatan modal dan bantuan sosial tidak banyak mendapatkan penambahan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan, LPDB mesti bekerja lebih keras agar dana yang digulirkan lebih tepat dan efektif. “Jangan sampai dana tambahan ini justru salah sasaran,” ujarnya.

Airlangga mengatakan, ko­misinya menyetujui anggaran yang diminta karena melihat peran LPDB yang cukup signi­fikan dalam membantu koperasi dan UKM dalam hal pendanaan yang akan menumbuh kem­bangkan ekonomi secara na­sional.  ***