Kabinet Kok Profesional

KEGIATAN manusia modern secara umum dapat dibagi dua: amatir dan profesional. Amatir artinya hanya untuk pengembangan diri, sedangkan profesional bermakna untuk hiburan, dan karena itu penggiatnya memperoleh bayaran.

Seorang profesional lebih mengutamakan bayaran dan bekerja demi kepentingan yang membayar. Karena tidak ada ideologi dan kesetiaan, maka siapa yang mampu membayar lebih besar akan dijadikan "tuan" oleh para profesional. Para petinju dan pesepakbola yang sering kita tonton di TV adalah para profesional di bidangnya.

Apakah "kabinet profesional" yang akan dibentuk Jokowi-JK nanti akan menjadi seperti klub sepakbola yang terdiri dari para pemain bayaran, yang akan lebih bertanggungjawab kepada para sponsor karena mereka membayar lebih tinggi? Atau ada pengertian profesional yang berbeda dari konteks di atas?

Karena di antero dunia, yang namanya menteri itu 100% jabatan politik. Pekerjaannya membuat kebijakan publik berdasarkan konstitusi demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyatnya. Sebab negara diibangun memang untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia di negara tersebut.

Dengan demikian, negara tidak boleh dikelola secara "sok profesional" yang mengutamakan keuntungan para pengelolanya.

Oleh sebab itu, setiap kementerian harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas dan sejarah keberpihakan kepada rakyat yang jelas. Menteri Keuangan, misalnya, harus orang yang paham bagaimana mendistribusikan APBN ke sektor-sektor perekonomian rakyat, bukan semata dibagikan kepada kalangan tertentu hanya karena mereka sanggup membayar pajak lebih besar.

Demikian pula Kementeriaaan ESDM, tugasnya bukan sekedar menjual konsesi tambang migas dan minerba kepada perusahaan-perusahaan asing hanya karena mereka sudah canggih bisnis di bidang itu. Atau Kementeriaan BUMN yang hanya berorientasi pada laba, padahal ada sektor-sektor tertentu, seperti perkeretaapian, yang dibangun memang untuk menunjang perekonomian domestik.

Maka negara berkembang dengan potensi SDA dan SDM yang baik seperti Indonesia, tidak boleh dibiarkan dikelola oleh "para profesional" yang hanya demi keuntungan mereka sendiri, sebagaimana umumnya tabiat orang-orang partai politik.

Padahal membuat kabinet yang pro-rakyat itu sangat mudah. Tinggal memanggil orang-orang yang selama ini senantiasa memperjuangkan nasib rakyat. Mau bidang apa saja ada. Kalau memang mau menyejahterakan rakyat.[***]