Pilkada Langsung Bukan Agenda Reformasi 98!

ADA kecenderungan sebagian tokoh masyarakat, intelektual dan kelompok di dalam masyarakat yangg secara sadar dan sengaja membuang azas-azas Pancasila dari kehidupan bernegara.

Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika hanya diingat ketika terjadi konflik horisontal antar suku dan antar umat beragama. Di saat mendesign sistem negara, di saat merumuskan aturan yangg mengatur hajat hidup orang banyak dan membuat aturan SDA, mereka secara sengaja dan sadar membuang azas Pancasila ke dalam tong sampah.

Dalam debat-debat politik tentang permasalahan negara, terakhir soal Pilkada, selalu yangg dijadikan acuan adalah "agenda dan semangat reformasi 1998", seolah-olah agenda reformasi 1998 adalah ideologi negara.

Padahal, sebagai pelaku yangg turut serta dalam gerakan mahasiswa 1998, tak pernah ada rumusan agenda dan tuntutan mahasiswa tentang Pilkada langsung dan otonomi daerah.

Yang menjadi tuntutan utama gerakan mahasiswa 1998 adalah turunkan Soeharto, batasi masa jabatan Presiden, turunkan harga, hapus KKN, tolak peran politik ABRI, tegakkan kemerdekaan berkeyakinan, berserikat dan berpendapat di muka umum.

Otonomi daerah dan Pilkada langsung bukan agenda gerakan mahasiswa 1998, tapi agenda yangg diselundupkan kekuatan asing, IMF, Bank Dunia dan NDI untuk merusak mental dan memecah NKRI. Melalui kaki tangannya yangg dibayar dengan harga yangg sangat murah, yaitu sejumlah intelektual di lembaga penelitian dan kampus, serta LSM, telah melakukan operasi politik mengacak-acak dan memecah NKRI. Pada era itu, para intelektual dan LSM panen raya "dibooking" oleh kekuatan asing.

Kita tak menghendaki lahir kembalinya rezim diktator yg menginjak-injak harkat kita sebagai manusia. Namun, kita juga menolak keras jika negeri dan rakyat kita dikuasai oleh kekuatan asing yangg hadir dengan metode baru, yaitu menjajah melalui dua sayap soft ware, demokrasi liberal dan ekonomi neoliberal. [***]

Penulis adalah mantan aktivis mahasiswa 1998 (UGM)