Pusaka Trisakti: Kadar Demokrasi SBY Tersisa 20 Persen...

Revisi UU Pilkada yang mengemuka beberapa waktu terakhir, utamanya tentang mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD Kota/DPRD Propinsi  akan menjadi jejak kelam demokrasi di akhir masa pemerintahan SBY selama 10 tahun. Di samping jejak kelam korupsi yang juga marak di ujung pemerintahannya.

Demikian pendapat Ketua Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti), Rian Andi Soemarno kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (14/9) di Jakarta.

"Sikap politik partai Demokrat sangat ditentukan SBY selaku ketua umumnya. Sehingga jika Demokrat juga ikut-ikutan mengendors penghapusan Pilkada langsung diartikan publik sebagai sikap politik SBY," kata Rian Andi Soemarno.

Rian menegaskan, suatu ironi ketika lima tahun lalu begitu banyak rakyat yang berharap pada SBY untuk mengawal demokrasi, pers dan penegakan hukum. Tapi di detik-detik terakhir masa jabatannya sikap SBY yang ragu dan tak sepenuh hati mendukung Pilkada langsung.

"Sikap SBY ini di mata publik telah mendegradasi kualitas dirinya selaku seorang yang demokratis hingga tersisa 20 persen," terangnya.[wid]