Pilkada Langsung di Kabupaten atau Kota Tak Terlalu Penting

. Tidak masalah bila bupati atau walikota dipilih oleh DPRD. Namun tidak demikian dengan gubernur yang harus tetap dipilih oleh rakyat.

Demikian pandangan pakar ilmu politik dari Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mariyah. Chusnul, yang sejak awal berdiskusi dengan Ryas Rasyid tentang desentralisasi, tidak terlalu setuju kalau desentralisasi di tingkat kabupaten/kota. Sebab sumber daya manusia dan sumber daya alam akan terfragmentasi bila terpecah-pecah di tingkat Kabupaten/Kota. Karena itu juga, Chusnul mendukung desentralisasi di tingkat provinsi.

"Kabupaten/kota menjadi mesin politik provinsi. Bahkan di tingkat nasional pun jauh lebih baik mengkoordinasikan 34 provinsi dari pada 500 kabupaten/kota. Jadi konsepnya provinsi diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengelola kabupaten/ kota.

"Alhamdulillah Pak Ryas terakhir satu panel dengan saya sempat berbicara memang sebaiknya desentralisasi di tingkat provinsi," ungkap Chusnul.

Dengan konsep ini, lanjut Chusnul, maka memang pilkada di tingkat kabupaten/kota secara langsung menjadi tidak terlalu penting. Dengan demikian kalau pilkada bupati/wali kota diberikan kepada DPRD Kabupaten/Kota menjadi bagian dari pemikiran tentang kabupaten/kota sebagai mesin politik provinsi (political machine).

"Apalagi praktik pilkada saat ini lebih banyak mudharatnya dibanding maslahatnya," ungkap Chusnul dalam laman facebooknya, beberapa waktu lalu. [ysa]