Berita

ilustrasi/net

Pilkada Langsung Itu Ibarat Si Miskin Dapat Undian Mobil Mercy

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2014 | 10:39 WIB | OLEH: HARIS RUSLY MOTI

MENURUT Dirjend Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, penyelenggaraan Pilkada di Indonesia telah memecah rekor sebagai yang terbanyak di dunia.

Perhatikan, sampai saat ini di Indonesia ada 34 provinsi, 409 kabupaten dan 93 kota, plus lima kota administrasi. Dari angka tersebut maka dapat dikatakan dalam periode kepemimpinan selama 5 tahun terdapat 537 Pilkada, bila ditambah dengan Pileg & Pilpres, maka terdapat 539 kali kita menyelenggarakan pesta demokrasi.

Bila dalam satu tahun terdapat 365 hari, maka penyelenggaraan Pemilu nyaris memakan waktu hampir dua tahun.


Bila kita menghitung Pilkada, Pileg dan Pilpres dengan seluruh tahapan akses ekses yg ditimbulkan, dari pendaftaran kandidat hingga gugatan ke MK, maka kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia telah menyia-nyiakan waktu hanya untuk berkonflik demokrasi. Selama kurang lebih 4 tahun pekerjaan kita hanya menyelenggarakan Pemilu dan menyelesaikan berbagai ekses yang ditimbulkan.

Perhatikan salah satu tahapan Pilkada yg disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, pada 2012 sebanyak 113 perkara sengketa Pilkada diadukan ke MK. Pada tahun 2013 sebanyak 197 Pilkada digelar, diperkirakan 80 persen mengajukan gugatan ke MK.

Dari segi anggaran yangg harus dikeluarkan pemerintah dari APBN, menurut KPU, jumlahnya berkisar puluhan hingga ratusan miliar per kabupaten, kota dan propinsi (tergantung jumlah penduduk). Untuk Pilkada Jabar dan Jateng dianggarkan Rp 500 miliar. Di Jatim anggaran yangg dikeluarkan nyaris mencapai angka satu triliun rupiah.

Pilkada di Indonesia ibarat si miskin mendapatkan undian berhadiah mobil mercy. Untuk mengoperasikan mobil mewah yangg high cost, tentu tak sebanding dengan pendapatannya yangg untuk biaya makan saja selalu devisit. Akhirnya si miskin harus menjual satu per satu asset nya untuk biaya beli pertamax, oli dan service mobil. [ysa]

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya