Berita

ilustrasi/net

Pilkada Langsung Itu Ibarat Si Miskin Dapat Undian Mobil Mercy

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2014 | 10:39 WIB | OLEH: HARIS RUSLY MOTI

MENURUT Dirjend Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, penyelenggaraan Pilkada di Indonesia telah memecah rekor sebagai yang terbanyak di dunia.

Perhatikan, sampai saat ini di Indonesia ada 34 provinsi, 409 kabupaten dan 93 kota, plus lima kota administrasi. Dari angka tersebut maka dapat dikatakan dalam periode kepemimpinan selama 5 tahun terdapat 537 Pilkada, bila ditambah dengan Pileg & Pilpres, maka terdapat 539 kali kita menyelenggarakan pesta demokrasi.

Bila dalam satu tahun terdapat 365 hari, maka penyelenggaraan Pemilu nyaris memakan waktu hampir dua tahun.


Bila kita menghitung Pilkada, Pileg dan Pilpres dengan seluruh tahapan akses ekses yg ditimbulkan, dari pendaftaran kandidat hingga gugatan ke MK, maka kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia telah menyia-nyiakan waktu hanya untuk berkonflik demokrasi. Selama kurang lebih 4 tahun pekerjaan kita hanya menyelenggarakan Pemilu dan menyelesaikan berbagai ekses yang ditimbulkan.

Perhatikan salah satu tahapan Pilkada yg disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, pada 2012 sebanyak 113 perkara sengketa Pilkada diadukan ke MK. Pada tahun 2013 sebanyak 197 Pilkada digelar, diperkirakan 80 persen mengajukan gugatan ke MK.

Dari segi anggaran yangg harus dikeluarkan pemerintah dari APBN, menurut KPU, jumlahnya berkisar puluhan hingga ratusan miliar per kabupaten, kota dan propinsi (tergantung jumlah penduduk). Untuk Pilkada Jabar dan Jateng dianggarkan Rp 500 miliar. Di Jatim anggaran yangg dikeluarkan nyaris mencapai angka satu triliun rupiah.

Pilkada di Indonesia ibarat si miskin mendapatkan undian berhadiah mobil mercy. Untuk mengoperasikan mobil mewah yangg high cost, tentu tak sebanding dengan pendapatannya yangg untuk biaya makan saja selalu devisit. Akhirnya si miskin harus menjual satu per satu asset nya untuk biaya beli pertamax, oli dan service mobil. [ysa]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya