. Presiden SBY merasa diadudomba dengan Jokowi terkait dengan pengadaan kendaraan pejabat negara Mercedez Benz oleh Sekretariat Negara.
Menariknya, pernyataan SBY ini disampaikan saat membuka rapat terbatas di Istana Presiden. Hadir dalam rapat ini di antaranya Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo; dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Pertanyaan publik, siapa yang dituduh mau mengadudomba ia dengan Jokowi tersebut?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti, Fahmi Habsyi, Rabu lalu (10/9), mengatakan bahwa keenganan pemerintahan SBY membatalkan pengadaan Mercedez Benz untuk menteri Jokowi merupakan bukti implisit bahwa SBY tidak sepenuh hati ingin bekerjasama dengan Jokowi dalam proses transisi yang sedang dilakukan bersama kedua belah pihak. Ia mengatakan penolakan Jokowi atas pengadaan itu tidak digubris oleh Mensesneg Sudi Silalahi yang tetap ngotot agar menteri Jokowi-JK menggunakan mobil mewah.
Fahmi mengungkapkan komitmen Jokowi-JK untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran selektif adalah prioritas utama pemerintahan Jokowi-JK di tengah beban fiskal sebagai bentuk empati publik dan sikap
sense of crisis yang jika pengadaan tidak dibatalkan menempatkan Jokowi berhadapan dengan rakyat yang harus bersiap menghadapi kenaikan BBM.
Perlu dicatat, Pusaka Trisakti merupakan lembaga
think thank untuk mengawal visi-misi kabinet Jokowi-JK yang berisikan orang-orang yang dianggap mewakili kelompok Jokowi dan JK. Fahmi sendiri dikenal
die hard Jokowi dan salah satu penggerak deklarasi kader dan simpatisan PDI P Projo (Projo) 21 Desember 2013 yang secara terbuka sejak awal mengambil sikap dan mengorganisasi dukungan arus bawah PDI Perjuangan untuk mencapreskan Jokowi sebagai Presiden .
Kembali ke persoalan, Fahmi menjelaskan curahan hati dan komplain SBY terhadap Tim Transisi pada Jumat 5 September lalu menegaskan bahwa program dan kebijakan masih tetap tanggung jawab SBY hingga 20 Oktober nanti. Hal ini membuktikan agenda Jokowi tidak bisa dipaksakan selama SBY masih menjabat.
Di luar itu, ada penilaian juga, Tim Transisi tidak serius memperjuangkan harapan Jokowi-JK dan mengambil "jalan aman" untuk tidak membahas dengan Sekneg membatalkan pengadaan Mercedez dikarenakan khawatir dianggap mengintervensi kebijakan SBY setelah Tim Transisi disemprot SBY pada 5 September lalu itu. Dalam hal ini, bila penolakan Jokowi atas pengadaan Mercy yang sederhana itu saja tidak bisa dikomunikasikan Tim Transisi kepada pemerintahan SBY apalagi memperjuangkan agenda Jokowi-JK lainnya.
Lalu kembali ke pertanyaan di awal, siapa sebenarnya yang dituduh SBY mengadudomba ia dengan Jokowi?
[ysa]
