Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Ironis, Produk Asing Dipermudah Sementara Produk Lokal Dipersulit

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2014 | 23:00 WIB | LAPORAN:

Daya saing industri dalam negeri harus segera ditingkatkan. Pasalnya, kalau dibiarkan seperti sekarang ini maka bisa dipastikan ekonomi Indonesia bakal jauh tertinggal dari negara-negara lain.

"Daya saing Indonesia dalam negeri jalan di tempat. Kalau tidak diperbaiki dan ditingkatkan jangan harap Indonesia bisa menyaingi negara lain," kata Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Harjanto pada Diskusi Publik Fraksi PKB bertema "Ancaman Deindustrialisasi dan Defisit Neraca Perdagangan Terhadap Perekonomian Nasional" di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 11/9).

Menurut Harjanto, daya saing industri dalam negeri relatif jauh tertinggal meski terhadap negara tetangga. Padahal, jika daya saing industri dalam negeri mendapat perhatian besar dari pemerintahan jauh sebelumnya, tentu kondisinya tidak akan seperti saat ini.


"Dibanding Thailand apalagi Singapura, kita masih dibawah mereka," katanya.

Agar daya saing industri Indonesia bisa ditingkatkan, menurut dia, perlu diperbaiki infrastruktur yang tidak mendukung iklim industrialisasi. Tidak hanya itu, dari sisi regulasi Harjanto mengakui bahwa Indonesia sudah sangat terbuka terhadap masuknya produk-produk negara asing. Bahkan diyakini saat ini nyaris tidak ada lagi penghalang bagi produk asing untuk dipasarkan di tanah air.

"Pengurusan Izin Standar Nasional (SNI) dari produk asing yang masuk ke Indonesia  dipermudah oleh pemerintah. Namun Ironisnya, negara asing malah bertolakbelakang dengan kemudahan yang diberikan pemerintah kita," kata Harjanto.

Dia menyebut biaya SNI bagi produk asing sangat murah. Sementara Negara Cina sangat mahal yakni Rp 700 juta dan prosesnya sangat lama.

"Begitu juga di Jepang, mereka menerapkan bottle necking. Bahkan pemohon dibikin antri. Sementara kita malah mempermudah importasi, ini menurunkan kinerja industri dalam negeri," katanya.[dem]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya