Soal Tender Mercy, Cerminan SBY Tidak Mau Diganggu Tim Transisi

. Keputusan Sekretariat Negara untuk tetap melakukan pengadaan mobil baru Mercedez Bens untuk para menteri Kabinet Jokowi-JK senilai Rp 91 miliar adalah pesan implisit bahwa SBY merasa tidak memerlukan dan tidak mau diganggu oleh Tim Transisi selama dia masih menjabat.

"Soal 'transisi' mobil-mobil Mercedez para menteri saja tidak bisa dikomunikasikan Tim Transisi dengan pemerintahan SBY apalagi program-program lain. Politik itu lihat gelap dalam terang, lihat terang dalam gelap," ujar Direktur Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi ketika diminta komentarnya di Jakarta, Rabu (10/9).

Ia menjelaskan curhatan dan komplain SBY terhadap Tim Transisi Jumat (5/9) lalu menegaskan bahwa program dan kebijakan  masih tetap tanggung jawab dia hingga 20 Oktober. Itu bukti bahwa agenda Jokowi tidak bisa dipaksakan selama SBY masih menjabat.

"Jadi lebih baik Tim Transisi tidak usah 'kerempongan dan GR' kesana-kemari kordinasi dengan menteri-menteri untuk menyesuaikan program Jokowi-JK. Cape-capein aja malah 'disemprot'. Tunggu aja 20 Oktober. Siapkan dari sekarang. Masa tidak 'terbaca' sinyal SBY tersebut, " terang Fahmi.

Fahmi pun mengungkapkan keanehannya betapa mengototnya Mensesneg Sudi Silalahi meneruskan pengadaan tender tersebut padahal Jokowi sejak awal menolak pengadaan itu dan ada pilihan Accord atau Camry yang menghemat Rp 70 miliar.

Jika permintaan Jokowi membatalkan tidak digubris dan tetap dipaksakan dengan kendaraannya didatangkan, maka langkah terakhir sebaiknya Jokowi meminta saran KPK untuk menyelidiki pengadaannya setelah dilantik, dan meminta pendapat BPK dan KPK jika kendaraan tersebut dilelang atau dijual kembali untuk dimasukkan kas negara karena ini soal rasa empati publik dan sense of crisisis yang hilang di era lalu.

"Jika tetap laksanakan walau Jokowi sudah menolak. Duet Jokka (Jokowi-Kalla) curhat saja pada KPK. Pulang dari kantor Kuningan, saya optimis ATPM Mercy berubah pikiran," pungkas Fahmi. [rus]