Pemuda Pertahanan Nasional (PAPERNAS) mendukung usulan pemerintah dalam RUU Pilkada agar kepala daerah dipilih DPRD, bukan lagi secara langsung oleh rakyat seperti selama ini.
Karena menurut Ketua Umum PAPERNAS, Mora Harahap, pilkada langsung hanya menguras uang negara yang cukup banyak.
"Coba banyangkan jika biaya satu Pilkada saja sekitar Rp 20 miliar. Jika ada 500 Kabupaten/Kota yang melakukan pilkada akan menelan biaya sebesar Rp 10 triliun. Belum lagi biaya yang dikeluarkan jika terjadi pilkada dua putaran, angka sebesar itu juga tidak menjamin melahirkan kepala daerah yang baik, justru selama ini banyak kepala daerah yang bermasalah," jelas Mora dalam siaran persnya (Senin, 8/9).
Selain itu, dia menambahkan, pilkada langsung oleh rakyat juga rawan konflik. Konflik antara yang menang dan kalah sering mewarnai pemilihan kepala daerah selama ini. Hal ini tentu merusakan tatanan keamanan masyarakat.
Pilkada langsung, sambungnya, juga menimbulkan potensi
money politic yang cukup besar.
"Partisipasi masayarakat dalam setiap pilkada sering dirusak oleh yang namanya
money politic. Selain itu kasus-kasus korupsi yang besar seperti yang menjerat mantan ketua MK juga karena suap sengketa Pilkada," tekannya.
Oleh karena itu, sudah saatnya pilkada langsung tersebut harus dievaluasi. Bahkan, tidak salah juga diubah dengan pilkada tidak langsung.
"Sudah jelas demokrasi yang kita bangun selama ini hanya demokrasi prosedural yang banyak kekuruangan karena tingkat pendidikan masayarakat kita masih rendah. Saat ini lah DPR merubahnya demi tatananan demokrasi yang lebih baik lagi," ungkap Mora, yang juga mahasiswa Komunikasi Politik Pascasarjana UMJ ini.
RUU Pilkada ini diagendakan akan disahkan pada 25 September mendatang. Sejauh ini, mayoritas fraksi di DPR sepakat kepala daerah dipilih DPRD.
[zul]
