Bergulirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh DPRD sungguh mengejutkan semua pihak. Hal tersebut karena pemilihan langsung adalah bagian tidak terpisahkan dari gerakan reformasi 1998.
"Pilkada melalui DPRD tidak lebih sebagai pengkhianatan terhadap gerakan reformasi 1998," kata inisiator Gerakan Rakyat Untuk Pilkada Langsung (Gerpala) Jumhur Hidayat di Ruang Komisi II DPR, Gedung Parlemen Nusantara II, Senayan Jakarta (Senin, 8/9).
Perubahan sikap empat fraksi DPR yaitu Gerindra, PKS, PAN dan Golkar yang sebelumnya menolak usulan pemerintah bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih DPRD sangat di luar perkiraan. Terlebih keputusan tersebut diambil saat akhir masa tugas anggota DPR 2009-2014.
"Perubahan itu terjadi pasca pemilihan presiden (pilpres) 2014, dan justru disaat pemerintah sudah setuju bahwa pilkada dilakukan langsung oleh rakyat," ungkap Jumhur.
Akrobat anggota-anggota DPR ini dinilai tidak terpuji, berbahaya dan merendahkan aspirasi masyarakat. Sebab hasil survei terakhir menyebutkan 74% rakyat masih menginginkan pilkada langsung dan tidak diwakilkan melalui DPRD.
Jumhur berharap kepada Komisi II DPR agar bisa mengabulkan harapan sebagian rakyat tersebut, sehingga perjuangan tidak harus mengulang sejarah pada reformasi 1998.
Dalam kesempatan itu juga Gerpala meminta Hakam Naja untuk menerima unjuk rasa ribuan aktivis yang akan mendatangi DPR pada hari Kamis ini.
"Berbagai elemen gerakan rakyat akan bersatu menjebol keangkuhan DPR," pungkas Jumhur.
Adapun elemen Gerpala yang digalang Jumhur Hidayat meliputi SPN, KSBI, FSPMI, KSPI, BADKO HMI, DPP IMM, LMND, GASPERMINDO, SBSI, Kornas JKW, GAPERSSI, PDKPK 5, POKJA PEND, Kebangkitan Indonesia Baru, Tani Merdeka, Gotong Royong, FAIT, P2KC, Kopi Jogja, HIPMIKINDO, Gerakan Lintas Aktivis, Redinusa JAKKI, DIP KNPI, ELNUSA 2000, FISBI, Suara Rakyat, Daulat Rakyat, KPPI IDERING, Press 36, Fokus Madani, KORIH, LESSTARI, KAMERAD, PP. HIMMAH, GEMAKU, JCI, CONSENT, S2 Alumni UNSAT, PP GPII, PP Gerak API, dan Wira Muda Nusantara.
[did]
