Pilkada dan Demokrasi Perwakilan

MENDESIGN sistem negara itu harus berdasarkan pada sejarah, geopolitik, budaya, filosofi dan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Sistem negara tak bisa didesign berdasarkan pertimbangan teori demokrasi semata.

Tak tepat juga medesign sistem negara berdasarkan pada trauma politik. Bangsa kita memang sedang menghadapi trauma akut terhadap Orde Lama dan Orde Baru.

Sistem demokrasi perwakilan yang kita anut sesuai sila ke 4 Pancasila (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan) itu dicerminkan melalui Pemilihan Wakil Rakyat (DPR-RI dan DPR-D) secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jurdil.

Bung Karno dan para pendiri bangsa kita memilih menganut demokrasi "Singel Legitimasi ", yaitu hanya wakil rakyat (DPR RI & DPR-D) yang dipilih langsung oleh rakyat. Untuk pimpinan di lembaga eksekutif dan yudikatif dipilih oleh wakil rakyat berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Sehingga kita menyelenggarakan Pemilu hanya sekali setiap lima tahun, yaitu Pemilu untuk memilih wakil rakyat.

Jadi, jika kita mau menang Pilkada di suatu daerah tertentu, maka kita harus berjuang memenangkan Pileg di daerah tersebut, itu juga praktik berdemokrasi lho...

Di zaman Orba, Pilkada oleh DPR-D itu jadi distorsi, hanya jadi ornamen demokrasi, karena Kepala Daerah yang dicalonkan harus mendapatkan restu Pak Harto. Jadi beda, Pilkada DPR-D yangg dipraktekan saat ini dengan di zaman Orba. Apalagi dibantu oleh kemerdekaan kontrol media massa dan media sosial.

Bila masalahnya pada oligarki Parpol korup, di Pilkada langsung pun harus beli tiket untuk mendapatkan kursi ke Ketum Parpol. Pilkada oleh DPR-D juga kendalanya di moral pimpinan Parpol dan wakil rakyat yang mata duitan.

Namun, dengan Pilkada oleh DPR-D, kita kurangi konflik sosial, hemat duit yangg habis puluhan triliun tiap tahun untuk digunakan bangun industri pertanian, infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. [ysa]