Berita

jokowi

Relawan Mulai Khawatir Menteri-menteri Jokowi Bakal Jadi Tersangka

SABTU, 06 SEPTEMBER 2014 | 22:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden terpilih, Joko Widodo harus lebih selektif dalam memilih calon menteri. Bahkan, jika perlu dibentuk tim khusus fit and proper test yang dipimpin langsung oleh Jokowi-JK di luar Tim Transisi.

Koordinator Relawan Nasional Persaudaraan Himpunan Masyarakat Indonesia (PAHMI) Pro Jokowi-JK, Muhyat AS mengingatkan hal tersebut agar apa yang dialami beberapa menteri SBY tak terjadi pada pemerintahan mendatang.

Pasalnya, dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini, sudah tiga menteri ditetapkan sebagai tersangka. Yaitu Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Alifian Malarangeng dan Menteri Agama, Suryadharma Ali. Keduanya sudah mengundurkan diri. Yang terbaru, KPK juga menetapkan  Menteri ESDM, Jero Wacik sebagai tersangka.


Menurut Muhyat, sekarang publik cenderung melihat, antara relawan dan partai pendukung Jokowi-JK lebih fokus mengusulkan nama-nama calon menteri berdasarkan kepentingan masing-masing. Hal ini, sama saja ‘ngrecoki’ (mengganggu) otoritas  presiden untuk memilih menteri dalam kabinetnya.

“Jangan sampai juga terkesan saling minta jatah jabatan menteri. Itu jelas bukan komitmen relawan dan partai pendukung Jokowi-JK,” ungkap Muhyat dalam keterangan pers (Sabtu, 6/9).

Menurutnya, para relawan dan partai politik pendukung seharusnya lebih mengusulkan meknisme untuk memilih calon-calon menteri yang benar-benar bersih. Yaitu, memiliki kapabilitas (kemampuan) yang sudah teruji dengan track record, dan terbukti akuntabilitasnya, tidak terlibat atau berhubungan dengan pihak-pihak tertentu yang pernah tersandung kasus pelangaran hukum.

"Saya khawatir preseden buruk kasus menteri jadi tersangka korupsi, akan terjadi di kabinet Presiden Jokowi kalau pertimbangannya interest politik atau kepentingan relawan. Bapak Joko Widodo sudah menegaskan menteri yang akan dipilihnya nanti harus bebas dari kepentingan apapun, selain untuk kepentingan mensejahterakan rakyat. Harusnya itu yang dikawal,” tandas  mantan Ketua Umum BADKO-HMI Jawa Tengah- DIY ini. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya