Berita

jokowi

Relawan Mulai Khawatir Menteri-menteri Jokowi Bakal Jadi Tersangka

SABTU, 06 SEPTEMBER 2014 | 22:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden terpilih, Joko Widodo harus lebih selektif dalam memilih calon menteri. Bahkan, jika perlu dibentuk tim khusus fit and proper test yang dipimpin langsung oleh Jokowi-JK di luar Tim Transisi.

Koordinator Relawan Nasional Persaudaraan Himpunan Masyarakat Indonesia (PAHMI) Pro Jokowi-JK, Muhyat AS mengingatkan hal tersebut agar apa yang dialami beberapa menteri SBY tak terjadi pada pemerintahan mendatang.

Pasalnya, dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini, sudah tiga menteri ditetapkan sebagai tersangka. Yaitu Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Alifian Malarangeng dan Menteri Agama, Suryadharma Ali. Keduanya sudah mengundurkan diri. Yang terbaru, KPK juga menetapkan  Menteri ESDM, Jero Wacik sebagai tersangka.


Menurut Muhyat, sekarang publik cenderung melihat, antara relawan dan partai pendukung Jokowi-JK lebih fokus mengusulkan nama-nama calon menteri berdasarkan kepentingan masing-masing. Hal ini, sama saja ‘ngrecoki’ (mengganggu) otoritas  presiden untuk memilih menteri dalam kabinetnya.

“Jangan sampai juga terkesan saling minta jatah jabatan menteri. Itu jelas bukan komitmen relawan dan partai pendukung Jokowi-JK,” ungkap Muhyat dalam keterangan pers (Sabtu, 6/9).

Menurutnya, para relawan dan partai politik pendukung seharusnya lebih mengusulkan meknisme untuk memilih calon-calon menteri yang benar-benar bersih. Yaitu, memiliki kapabilitas (kemampuan) yang sudah teruji dengan track record, dan terbukti akuntabilitasnya, tidak terlibat atau berhubungan dengan pihak-pihak tertentu yang pernah tersandung kasus pelangaran hukum.

"Saya khawatir preseden buruk kasus menteri jadi tersangka korupsi, akan terjadi di kabinet Presiden Jokowi kalau pertimbangannya interest politik atau kepentingan relawan. Bapak Joko Widodo sudah menegaskan menteri yang akan dipilihnya nanti harus bebas dari kepentingan apapun, selain untuk kepentingan mensejahterakan rakyat. Harusnya itu yang dikawal,” tandas  mantan Ketua Umum BADKO-HMI Jawa Tengah- DIY ini. [zul]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya