Berita

jokowi

Relawan Mulai Khawatir Menteri-menteri Jokowi Bakal Jadi Tersangka

SABTU, 06 SEPTEMBER 2014 | 22:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden terpilih, Joko Widodo harus lebih selektif dalam memilih calon menteri. Bahkan, jika perlu dibentuk tim khusus fit and proper test yang dipimpin langsung oleh Jokowi-JK di luar Tim Transisi.

Koordinator Relawan Nasional Persaudaraan Himpunan Masyarakat Indonesia (PAHMI) Pro Jokowi-JK, Muhyat AS mengingatkan hal tersebut agar apa yang dialami beberapa menteri SBY tak terjadi pada pemerintahan mendatang.

Pasalnya, dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini, sudah tiga menteri ditetapkan sebagai tersangka. Yaitu Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Alifian Malarangeng dan Menteri Agama, Suryadharma Ali. Keduanya sudah mengundurkan diri. Yang terbaru, KPK juga menetapkan  Menteri ESDM, Jero Wacik sebagai tersangka.


Menurut Muhyat, sekarang publik cenderung melihat, antara relawan dan partai pendukung Jokowi-JK lebih fokus mengusulkan nama-nama calon menteri berdasarkan kepentingan masing-masing. Hal ini, sama saja ‘ngrecoki’ (mengganggu) otoritas  presiden untuk memilih menteri dalam kabinetnya.

“Jangan sampai juga terkesan saling minta jatah jabatan menteri. Itu jelas bukan komitmen relawan dan partai pendukung Jokowi-JK,” ungkap Muhyat dalam keterangan pers (Sabtu, 6/9).

Menurutnya, para relawan dan partai politik pendukung seharusnya lebih mengusulkan meknisme untuk memilih calon-calon menteri yang benar-benar bersih. Yaitu, memiliki kapabilitas (kemampuan) yang sudah teruji dengan track record, dan terbukti akuntabilitasnya, tidak terlibat atau berhubungan dengan pihak-pihak tertentu yang pernah tersandung kasus pelangaran hukum.

"Saya khawatir preseden buruk kasus menteri jadi tersangka korupsi, akan terjadi di kabinet Presiden Jokowi kalau pertimbangannya interest politik atau kepentingan relawan. Bapak Joko Widodo sudah menegaskan menteri yang akan dipilihnya nanti harus bebas dari kepentingan apapun, selain untuk kepentingan mensejahterakan rakyat. Harusnya itu yang dikawal,” tandas  mantan Ketua Umum BADKO-HMI Jawa Tengah- DIY ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya