Ahok: Negara Kembali Ke Era Penjajahan Bila DPRD Pilih Kepala Daerah

.Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kurang setuju bila kepala daerah dipilih langsung oleh anggota DPRD masing-masing provinsi. Alasannya karena dapat memunculkan aspek kolusi dan nepotisme yang kemudian berujung pada korupsi.

"Harusnya langsung. Kalau DPRD yang pilih nanti oknum DPRD kaya semua. Nyogok-nyogok terus. Nanti semua kepala daerah bisa dikontrol dari oknum DPRD. Dikit-dikit dipanggil, tanggung jawab lagi semua," ujarnya saat ditemui dalam sebuah acara di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Sabtu (6/9).

Kata pria yang akrab disapa Ahok ini, bila kekuasaan memilih kepala daerah diberikan kepada anggota dewan, maka Indonesia akan kembali ke masa penjajahan lalu. Dimana kekuasaan hanya dipegang oleh satu pihak. Ia mencontohkan jaman penjajahan itu saat era Presiden Soeharto. Dimana bangsa ini hanya memiliki satu partai penguasa, yakni Golkar.

"Dijajah lagi kita kayak dulu. Kalau jaman Pak Harto kan gampang satu partai. Kalau sekarang kan banyak partai ya mati," tandasnya.

Pilkada langsung memilih kepala daerah dinilai Basuki tidak mahal. Ia justru heran dengan pejabat daerah yang menggelontrokan dana banyak untuk memberi suap kepada masyarakat untuk memilihnya.

"Bukan soal lebih mahal. Aku nggak mahal dan keluar duit dulu. Lu saja yang bego, mahal, nyogok. Kalau nggak mau nyogok mah murah saja," tandasnya. [ysa]