Sikap Presiden terpilih Joko Widodo yang memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan calon menteri, baik melalui usulan langsung, survei, lobby, sangat diapresiasi.
Karena hal itu belum dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya sebelum menentukan komposisi kabinet.
"Meskipun nantinya penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden, namun tradisi baru ini patut diapresiasi," jelas dosen FISIP UIN Jakarta, Ahmad Fuad Fanani (Jumat, 5/9).
Karena itu menurut Direktur Riset MAARIF Institute ini, organisasi-organisasi kemasyarakatan sebaiknya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyodorkan kader terbaiknya, termasuk Muhammadiyah.
Malah dia menjelaskan, sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar kedua Indonesia, Muhammadiyah punya kredibilitas mengajukan kadernya untuk menjadi calon menteri. Terutama untuk pos kementerian yang terkait dengan
core businness Muhammadiyah, yaitu soal pendidikan dan kesehatan.
"Apalagi Muhammadiyah secara konsisten telah terbukti melakukan kerja-kerja di bidang itu sejak sebelum era kemerdekaan," ungkap intelektual muda jebolan Flinders University, Australia ini.
Namun dia mengingatkan, kader yang diajukan Muhammadiyah untuk duduk di pemerintahan itu harus orang yang bersih, visioner, terbukti berhasil mengelola lembaga pendidikan, punya pemikiran visioner tentang pendidikan di Indonesia, dan kader yang terbukti aktif di parsyarikatan tersebut.
"Muhammadiyah saya pandang harus memperhatikan dan menimbang secara serius kriteria itu," demikian Fuad.
[zul]
