Berita

dani anwar

Pembahasan Pemekaran Daerah Berlangsung Alot

JUMAT, 05 SEPTEMBER 2014 | 03:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pembahasan Rancangan Undang Undang RUU Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) berlangsung alot.

Anggota DPD Dani Anwar menjelaskan, dari awal pemerintah telah mengusulkan 65 DOB untuk dibahas oleh DPR. 65 DOB itu dibagi 2 pembahasan. Yaitu Papua & Papua Barat dan non Papua, Papua Barat.  

Selanjutnya satu per satu diteliti kelengkapan administrasi, terkait fisik kewilayahan serta kemampuan ekonominya sesuai PP 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.


Politikus PKS ini menjelaskan, setelah diteliti tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Depdagri, dari 65 calon DOB hanya 32 daerah yang layak dan 33 daerah tidak layak untuk dijadikan DOB.

"Sementara DPD RI setelah melakukan penelitian scr seksama menyatakan 47 daerah DOB layak dan 18 Daerah tidak layak," jelas Dani Anwar seperti dikutip dari akun Twitternya, @danianwar (Jumat, 5/9).

Sementara dari 32 DOB yang dikatakan layak oleh pemerintah, terdapat 7 DOB yang menurut DPD RI tidak layak. Sebaliknya, dari 33 daerah DOB yang dinyatakan tidak layak menurut DPOD Depdagri, menurut DPD RI hanya 11 Daerah yang tidak layak.

"Hari hari ini pembahasan akan difinalkan apakah akan ada 32 Daerah DOB baru versi pemerintah atau 47 Daerah DOB baru versi DPD RI," jelasnya.

"Atau akan ada jumlah lain Daerah Otomomi Baru versi DPR dari 65 DOB usulan awal pemerintah," sambungnya.

Menurutnya, keputusan akhir akan diambil melalui musyawarah yang jika tidak tercapai tentu harus melalui voting.

"DPD RI berharap apapun keputusan yg akan diambil oleh DPR dan Pemerintah mengenai DOB harus benar benar memperhatikan aspirasi masyarakat," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya