Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Sofjan Wanandi: Cegah Kebangkrutan, Segera Naikkan Harga BBM

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2014 | 15:48 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Untuk mendongkrak APBN tidak ada opsi lain bagi pemerintah selain menaikkan harga BBM sesegera mungkin. Menaikkan pendapatan negara lewat cukai dan pajak bukanlah opsi yang tepat dan kurang logis dengan kondisi ekonomi kita saat ini.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, seperti tertulis dalam keterangan pers yang diterima redaksi.
 
"Hanya orang yang tidak mengerti ekonomi yang berkoar-koar menaikkan pendapatan negara melalui cukai dan pajak sebagai opsi mendongkrak APBN," papar Sofjan.


Dikatakan dia kondisi perekonomian Indonesia saat ini dimana impor barang sedang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang turun adalah hal yang tidak mungkin untuk menaikkan pendapatan negara dengan manaikan cukai maupun pajak. Menurut dia cukai bisa dinaikkan apabila impor barang kita tinggi. Persoalannya impor barang sedang lesu, ekonomi kita saat ini sedang turun.

Menurut Sofjan, defisit APBN yang terus membengkak sebagai akibat dari subsidi BBM akan membawa pemerintah pada kebangkrutan. Jika pemerintah tetap tidak melakukan langkah yang tepat, Sofjan memprediksi pemerintah akan bangkrut dalam hitungan satu atau dua bulan ke depan. Menurut dia per Oktober ini pemerintah sudah bangkrut. Sisa APBN yang ada saat ini hanya bisa membayar gaji-gaji aparat penyelenggara negara.

Jalan satu-satunya yang bisa ditempuh pemerintah menurut Sofjan adalah menaikkan BBM. Ia menambahkan, akibat dari kebijakan kenaikan BBM, APBN kita akan mengalami bleeding selama kurang lebih enam bulan ke depan. Namun untuk jangka panjang kebijakan yang tidak populis itu kata dia akan membuat perekonomian nasional semakin kuat.

"Selanjutnya bangun infrastruktur, kasi bantuan kepada rakyat-rakyat kecil. Lebih baik mensubsidi rakyat kecil daripada APBN kita habis untuk subsidi BBM," katanya.[dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya