Berita

Hukum

Hartati Murdaya Jalani Wajib Lapor

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2014 | 15:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Siti Hartati Murdaya melaksanakan wajib lapor ke balai pemasyarakatan di Jakarta terkait pembebasan bersyarat yang diterimanya karena telah menjalani dua pertiga hukuman. Wajib lapor dilaksanakan rutin sampai hukumannya selesai.

Hartati tiba sejak 8.40 pagi. Dengan setelan berwarna biru dan didampingi kuasa hukumnya Dodi Abdul Kadir. Diapun langsung mengisi buku tamu yang ada di meja resepsionis. Tak lama menunggu langsung masuk ke ruangan kecil yang terletak di samping meja resepsionis dan diterima oleh petugas pembimbing lapas Titi.

"Saya datang memenuhi kewajiban untuk lapor diri," kata Hartati dengan senyum ramah, di Balai Pemasyarakatan Jakarta di Jalan Percetakan Negara VIII Jakarta Pusat (Kamis, 4/9).


Saat ditanyakan kondisinya, Hartati mengaku kurang sehat. Namun, dia harus berobat karena saat di rutan Pondok Bambu pernah terkena stroke.

"Ini kaki saya sakit. Mau ke rumah sakit. Saya kan kena stroke lagi beberapa Bulan lalu. Penyakit kan datang kapan saja kita nggak pernah tahu," katanya.

Kuasa hukum Hartati, Dodi Abdul Kadir mengatakan setiap bulan kliennya akan menjalani wajib lapor ke Bapas Salemba. "Setelah hari ini, pada 6 Oktober klien saya akan kembali melakukan wajib lapor," ujarnya.

Setelah mendapat pembebasan bersyarat, Hartati memang wajib lapor ke Bapas Jakpus sesuai domisili Hartati. Kemudian wajib mengikuti program didik yang diberikan oleh pembimbing Bapas Jakpus.

Kewajiban ketiga Hartati yakni tidak boleh bepergian ke luar negeri dan wajib memenuhi tata tertib selama menjadi klien permasyarakatan sejak tanggal menjalani PB ditambah 1 tahun masa percobaan.

Masa percobaan Hartati dihitung sejak masa ekspirasi atau masa bebas murni, yaitu tanggal 10 Mei 2015. Dengan demikian Hartati baru akan benar-benar bebas murni pada tanggal 10 Mei 2016. Hartati juga tidak boleh melalukan tindak pidana lainnya selama masa percobaan itu.[dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya