Budiman Sudjatmiko: Anggaran Desa Sekurang-kurangnya Rp 28 Triliun

. Komisi II DPR RI mendesak pemerintah agar lebih sensitif dalam menangani urusan desa. Dikarenakan, kebijakan anggaran oleh pemerintah yang mengalokasikan Rp 9,1 triliun yang merupakan pemindahan angaran PNPM dipandang kurang sensitif terhadap isu-isu pembangunan berbasis perdesaan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi II Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko saat menerima Asosiasi Pemeritahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di ruang rapat Komisi II, Senayan, Jakarta, kemarin (Rabu, 3/9). Budiman menerima Apdesi bersama Ahmad Muqowam (Fraksi PPP).

Komisi II, lanjut Budiman, bahkan menolak usulan pemeritah yang mengalokasikan Rp 9,1 triliun untuk desa jika itu hanya pemindahan alokasi dari PNPM. Semestinya pemerintah sudah mulai berfikir untuk mengkonsolidir anggaran-anggaran yang selama ini tersebar di banyak kementerian dan lembaga untuk kemudian dialokasikan sebagai anggaran desa sebagaimana amanat UU Desa No. 6 tahun 2014.

"Bapak Ahmad Muqowam juga mengatakan agar Bappenas, dan Kementerian Keuangan meninjau kembali kebijakan anggaran tersebut. Jangan terkesan menyandera pembangunan desa dengan angka yang minim, sehingga tidak banyak yang dapat dilakukan," kata Budiman dalam keterangannya.

Budiman menambahkan, sebaiknya pemerintah memaksimalkan sekurang-kurangnya Rp 28 triliun (Rp 19 triliun ditambah Rp 9,1 triliun) yang dapat dikonsolidir dari anggaran Belanja Kementerian-Lembaga diluar Belanja Pegawai serta Belanja Bansos dailuar PBI BPJS, ini akan memberi ruang pada pemerintahan baru untuk meletakkan dasar atau pondasi bagi pembangunan berbasi desa. [rus]