Rentan KKN, Relawan Jokowi harus Awasi Pemerintahan Baru

Dalam perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden 2014 kemarin, banyak dana masyarakat tersedot sebagai bentuk investasi politik.

Bagi yang menang, lazimnya akan berusaha melakukan return of invesment (pengembalian investasi) politik melalui berbagai sumber dana di APBN maupun melalui kebijakan politik yang mampu meraup dana segar.

"Di dalam permainan politik dikenal istilah 'tidak ada makan malam gratis,' yang diartikan setiap sokongan dana dari setiap investor politik tidak ada yang cuma-cuma, lebih-lebih dari investor politik asing. Selalu ada pengembalian dengan bunga besar," ujar Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal (Kamis, 4/9).

Makanya, Jusuf Rizal yang juga pegiat anti korupsi ini menambahkan, pemerintahan baru di bawah pimpinan Jokowi-Jusuf Kalla rawan penyalahgunaan wewenang (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Pasalnya, akan banyak upaya untuk mengembalikan investasi politik yang sangat besar melalui proyek-proyek APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Karena itulah, diharapkan peran Civil Society Organization, Relawan Jokowi, LSM, Yudikatif maupun Legislatif untuk melakukan pengawasan dengan menjadi mata dan telinga bagi penyelenggara negara yang bersih.

"Untuk itu masyarakat (Relawan Jokowi) harus mengawasi proyek-proyek APBN yang mencapai Rp 2000 triliun dan APBD. Mengawasi adanya grand design kebijakan yang korup yang merugikan negara. Sebab akan terjadi perlemahan lembaga-lembaga anti korupsi melalui posisi tawar dalam berbagai jabatan," tegas pendiri Laskar dan Srikandi Soekarno Muda itu. [zul]