Sikap Presiden terpilih Joko Widodo dan tim ekonominya yang mendorong kenaikan harga BBM sesungguhnya sangat politis. Pasalnya, desakan itu bukan didasarkan pada fakta yang valid.
"Jokowi dan tim ekonominya salah membaca dalam menilai postur RAPBN 2015," ujar anggota Komisi VI DPR RI Abdurrahman Abdullah (Rabu, 3/9).
Dalam berbagai keterangannya di media, Jokowi mengatakan bahwa subsidi BBM sebesar Rp 363,53 triliun terlalu membebani rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPBN) untuk tahun 2015.
Padahal, jumlah sebesar itu bukan untuk subsidi BBM saja melainkan subsidi energi yang terdiri dari subsidi BBM, BBN (Bahan Bakar Nabati), LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp291,11 triliun dan subsidi listrik mencapai sebesar Rp72,42 triliun.
"Kalau ditotalkan antara subsidi energi dan subsidi listrik barulah mencapai Rp 363,53 triliun, bukan semuanya untuk subsidi BBM," tegas politikus Partai Demokrat ini.
Lebih jauh dia menjelaskan, subsidi BBM pada RAPBN 2015 di atas hanya mengalami peningkatan sebesar 18 persen dari subsidi BBM pada APBNP 2014 (sebesar Rp 246,5 triliun). Sementara subsidi listrik turun drastis pada tahun 2015 sebesar 43 persen dari tahun 2014 (Rp 103,8 triliun).
Penurunan subsidi listrik yang drastis, yaitu sebesar Rp 31,4 triliun karena listrik sudah mengalami peningkatan tarif dasar listri (TDL) sehingga jumlah subsidi listrik mengalami penurunan dan tidak terlalu membebani keuangan negara. Sesungguhnya, dari penurunan subsidi listrik ini bisa digunakan untuk subsidi BBM dan negara hanya menambah subsidi BBM sebesar Rp 13 triliun saja.
"Ini bisa diambil dari kenaikan pendapatan negara. Dengannya, subsidi BBM untuk satu tahun ke depan masih bisa stabil dan alibi terlalu membebani keuangan negara tidak berdasarkan fakta," urainya.
Menurutnya, alasan di ataslah yang mungkin menjadi pertimbangan tim ekonomi Presiden SBY untuk memutuskan tidak menaikkan harga BBM selain dari alasan masih terbebaninya rakyat akibat kebaikan TDL dan LPG. "Karena berdasarkan fakta keuangan yang valid, bukan pada faktor politis semata," tandasnya.
[zul]
