Jokowi-JK Bukan Cuma Pemimpin Bagi 70 Juta Pemilih

Mahkamah Konstitusi resmi menolak gugatan pasangan Prabowo-Hatta terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014. Putusan MK itu merupakan final dan mengikat.

Karena itu, sejak MK menolak gugatan tersebut, Joko Widodo-Jusuf Kalla bukan lagi pemimpin untuk 70 juta orang yang memilih. Tetapi Presiden dan Wakil Presiden bagi 250 juta penduduk Indonesia.

"Karena itu kita harus bekerja keras untuk keseluruhan rakyat tersebut," tegas Jusuf Kalla saat menutup acara Halal bi Halal dan Sarasehan Nasional Ulama Pesanteren dan Cendekiawan NU, di Pondok Al Hikam Depok, tadi siang, (Minggu, 31/8), seperti dikutip dari rilis dari Media Officer JK, Husain Abdullah.

Dia juga mengungkapkan itu saat menyampaikan materi Konsep Pembangunan Nasional Menuju Kemandirian Bangsa dalam rangkaian acara Muktamar PKB di Hotel Empire Palace, Surabaya, petang tadi.

Dewasa ini kata JK, hanya ada beberapa negara berpenduduk mayoritas Islam yang masih terjaga kedamaiannya, diantaranya Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Sementara negara negara Islam lainnya di Asia Selatan dan Timur Tengah, kini dilanda konflik dengan kekerasan. "Perdamaian inilah yang harus dipelihara," tegasnya.

JK mengajak para kiai dan pengurus wilayah NU, JK  untuk bekerja keras memerangi kemiskinan untuk menegakkan keadilan. Karena sejarah dari 15 konflik besar di Indonesia, 11 diantaranya disebabkan karena ketidakadilan.

JK mengajak pula para kiai dan Nahdiyin, untuk memelihara sikap moderat guna mencegah tumbuhnya radikalisme. JK mengingatkan, kemiskinan dan radikalisme itulah yang dapat mengusik ketenangan dan kedamaian.

Sementara itu, JK menambahkan, Indonesia baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi Pileg dan Pilpres. "Patut disyukuri karena, semuanya berlangsung damai. Hal yang jarang kita temukan di negara negara lain," demikian JK. [ian]