Berita

muhaimin iskandar/net

Muhaimin Berharap Demokrat Dukung Pemerintahan Jokowi-JK

MINGGU, 31 AGUSTUS 2014 | 08:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar masih berharap partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bertambah. Agar kebijakan yang dikeluarkan bisa berjalan mulus di Parlemen.

Partai yang diharapkan Muhaimin adalah Demokrat, PAN, atau PPP. Karena ketiga partai tersebut belum memutuskan apakah akan berada di luar pemerintahan.

"Paling tidak Demokrat, kalau nggak mau PAN, kalau nggak mau PPP. Kalau Golkar kan sudah menyatakan oposisi," jelas Muhaimin saat ditemui di acara Muktamar PKB yang baru secara resmi akan dibuka pagi ini (Minggu, 31/8) di Hotel Empire Palace, Surabaya.




Muhaimin berharap Demokrat mau bergabung karena sudah mengetahui cara kerja partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Bagi Muhaimin, Demokrat nyambung dengan partainya.

"Kalau PAN dan PPP pernah satu koalisi (dengan PKB)," sambung Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Karena itu, tambah Muhaimin, semua pimpinan partai pendukung Jokowi-JK bertugas melobi pimpinan partai yang pada Pemilihan Presiden 2014.

Partai pendukung Jokowi-JK adalah PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura. Sedangkan penyokong Prabowo-Hatta yang tergabung dalam koalisi merah putih adalah Gerindra, Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan PPP.

Kemarin, Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon mengatakan, partainya bakal terus melobi partai lain untuk menjalin koalisi di pemerintahan lima tahun ke depan. "Bahkan, levelnya sudah pada pembuat kebijakan dan keputusan," ujarnya usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/8).

Menurut Effendi, pertemuan PDIP dengan sejumlah partai selalu mengagendakan berbagai macam pembahasan. Khususnya keinginan untuk memperkuat pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

Namun begitu, partai banteng tidak akan memaksa partai lain untuk bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Hebat. "Kalau ajakannya belum bersambut ya kita sabar," demikian Effendi. [zul]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Moreno Soeprapto, Potret Etika Buruk Wakil Rakyat

Senin, 21 September 2026 | 06:25

Suara Rakyat Jangan Dimubazirkan

Senin, 21 September 2026 | 06:05

Ketika Pakar Saking Pintarnya Jadi “Goblok”

Senin, 21 September 2026 | 05:44

Masa Depan Pelabuhan Indonesia antara Peluang dan Tantangan

Senin, 21 September 2026 | 05:13

Serangan Babi Hutan Persoalan Serius bagi Petani

Senin, 21 September 2026 | 05:00

Merapi Empat Kali Luncurkan Lava Pijar dalam 6 Jam

Senin, 21 September 2026 | 04:39

Pramono Lagi Menempatkan Jakarta dalam Peta Persaingan Kota Global

Senin, 21 September 2026 | 04:23

Membaca Berhadiah Koin

Senin, 21 September 2026 | 04:02

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh 8 Februari 2027

Senin, 21 September 2026 | 03:06

Selengkapnya