Berita

muhaimin iskandar/net

Muhaimin Berharap Demokrat Dukung Pemerintahan Jokowi-JK

MINGGU, 31 AGUSTUS 2014 | 08:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar masih berharap partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bertambah. Agar kebijakan yang dikeluarkan bisa berjalan mulus di Parlemen.

Partai yang diharapkan Muhaimin adalah Demokrat, PAN, atau PPP. Karena ketiga partai tersebut belum memutuskan apakah akan berada di luar pemerintahan.

"Paling tidak Demokrat, kalau nggak mau PAN, kalau nggak mau PPP. Kalau Golkar kan sudah menyatakan oposisi," jelas Muhaimin saat ditemui di acara Muktamar PKB yang baru secara resmi akan dibuka pagi ini (Minggu, 31/8) di Hotel Empire Palace, Surabaya.



Muhaimin berharap Demokrat mau bergabung karena sudah mengetahui cara kerja partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Bagi Muhaimin, Demokrat nyambung dengan partainya.

"Kalau PAN dan PPP pernah satu koalisi (dengan PKB)," sambung Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Karena itu, tambah Muhaimin, semua pimpinan partai pendukung Jokowi-JK bertugas melobi pimpinan partai yang pada Pemilihan Presiden 2014.

Partai pendukung Jokowi-JK adalah PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura. Sedangkan penyokong Prabowo-Hatta yang tergabung dalam koalisi merah putih adalah Gerindra, Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan PPP.

Kemarin, Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon mengatakan, partainya bakal terus melobi partai lain untuk menjalin koalisi di pemerintahan lima tahun ke depan. "Bahkan, levelnya sudah pada pembuat kebijakan dan keputusan," ujarnya usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/8).

Menurut Effendi, pertemuan PDIP dengan sejumlah partai selalu mengagendakan berbagai macam pembahasan. Khususnya keinginan untuk memperkuat pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

Namun begitu, partai banteng tidak akan memaksa partai lain untuk bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Hebat. "Kalau ajakannya belum bersambut ya kita sabar," demikian Effendi. [zul]

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Muncul Petisi Agus Salim Diminta Kembalikan Uang Donasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 02:22

Bahlil Tunjukkan Kesombongan pada Prabowo

Jumat, 25 Oktober 2024 | 13:37

UPDATE

Polisi: Tak Ada Korban Jiwa dalam Peristiwa Truk Kontainer Ugal-ugalan

Jumat, 01 November 2024 | 10:05

Harga Emas Antam Terjun Rp20 Ribu, Satu Gram Jadi Segini

Jumat, 01 November 2024 | 10:02

Mendagri Bakal Lapor Prabowo soal Omnibus Law UU Politik

Jumat, 01 November 2024 | 09:50

Ketahuan Bawa Gepokan Dolar Hitam, WNI Ditangkap di AS

Jumat, 01 November 2024 | 09:46

Kemenkop Ingin Koperasi Dilibatkan dalam Swansembada Pangan

Jumat, 01 November 2024 | 09:42

Impor Baja Murah Ancaman Industri dan Keamanan Masyarakat

Jumat, 01 November 2024 | 09:40

Tidak Tepat Kebijakan Impor Gula Era Tom Lembong Diperkarakan secara Pidana

Jumat, 01 November 2024 | 09:36

Pakar: BPA Dalam Kemasan Pangan Masih Dalam Batas Aman

Jumat, 01 November 2024 | 09:29

Prabowo akan Kunker ke China, Kader PKS Singgung Kemerdekaan Palestina

Jumat, 01 November 2024 | 09:28

Perhakhi Dituntut Wujudkan Penegakan Keadilan di Masyarakat

Jumat, 01 November 2024 | 09:18

Selengkapnya