Meski sudah 69 tahun Indonesia merdeka, ternyata masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah-daerah tertinggal.
“Wajar generasi muda kalau marah melihat kondisi saat ini. Ketika pembangunan masih terkonsentrasi di Jakarta dan di saat bersamaan daerah tertinggal masih banyak, †kata Mohammad Jumhur Hidayat, aktivis dan pemerhati masalah ketenagakerjaan dalam diskusi dwi mingguan PP PMKRI dengan tema, "Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Menuju Indonesia hebat" di Galery Café Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, (28/8) kemarin.
Berdasarkan data Kementerian Daerah Tertinggal (PDT), masih ada 183 kabupaten yang termasuk daerah tertinggal dari target RPJMN 2009-2014 sebanyak 50 kabupaten. Kondisi diperparah dengan kebiasaan pendekatan proyek. Berbagai program pembangunan hanya menguntungkan segelintir elit saja.
“Masyarakat tetap saja tidak meningkat kesejahteraannya. Maka dibutuhkan konsep ekonomi berbasis kultur dan berorientasi kerja atau Culuture and Employment Based Economyâ€, ungkapnya.
Pembangunan ekonomi di daerah harus melalui pendekatan kultur dan ketenagakerjaan, sehingga akan terintegrasi seiring pertumbuhan pembangunan.
Dengan konsep di atas, pembangunan tidak hanya fokus pada pendekatan infrastruktur. Melainkan berapa Sumber Daya Manusia (SDM) yang terserap, berapa upah yang diterima para pekerja, level SDM seperti apa yang diterima. Dampak positifnya, bisa mendongkrak daya beli masyarakat daerah.
Saat ini, pemerintah telah mengabaikan terhadap kondisi nyata rakyat di daerah. Dengan politik ‘semua dipukul rata’ dengan kebijakan yang melawan kondisi masyarakat setempat. Misalnya, masyarakat Papua biasa mengkonsumsi papeda-sagu, kemudian disamaratakan dengan mengkonsumsi beras.
“Dampak negatif dipukul ratanya kebijakan pangan dengan beras mengakibatkan krisis beras nasional. Seharusnya masyarakat Papua tetap dengan Papeda, †jelas Jumhur.
Menurut Jumhur, setidaknya kita harus belajar pada Jepang dan Tiongkok. Dimana mereka mampu menyinergikan antara modernitas yang begitu kuat dengan jati diri bangsa dan identitas lokal. Misalnya, sebuah hotel memamerkan khazanah masyarakat lokal seperti lukisan, hasil kerajinan dan lain sebagainya.
“Modernisasi adalah keunggulan yang bisa serasi dan selaras dengan kearifan lokal masyarakat yang bernilai ekonomi, †terang bekas Kepala BNP2TKI itu.
Sementara itu Dewi Hutabarat, Direktur Sinergi Indonesia yang juga sebagai pembicara dalam acara itu mengatakan, kondisi di daerah tidak benar dikatakan tertinggal dan miskin. Faktanya, desa memiliki kekayaan yang luar biasa. Seperti sayuran segar yang langsung dari kebun, air minum murni dari sumber mata air, obyek wisata dan banyak lagi.
“Kekayaan alam desa itu menjadi modal untuk memajukan masyarakat setempat, †kata peraih penghargaan dari Malaysia dan India atas kesuksesannya dalam penanggulangan kemiskinan ini.
Di kesempatan yang sama, praktisi koperasi Yohanes Libut berpendapat, untuk mendukung pembangunan di daerah tertinggal harus didukung dengan peran koperasi atau ekonomi kerakyatan. Segala potensi ekonomi di daerah bisa dikelola dengan bantuan koperasi yang dikelola dengan baik.
“Koperasi sebagai wujud ekonomi kerakyatan adalah perangkat penting guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, †tandasnya.
Dalam sesi dialog dengan peserta, Hidayat dari Maluku Utara meminta kepada pemerintahan yang baru untuk menempatkan figur yang tepat dan biasa bersentuhan dengan rakyat. Terutama paham peta dan masalah di lapangan.
“Kami akan pilih figur yang biasa bersentuhan dengan rakyat. Sehingga ketika nanti mengemban amanat rakyat bisa bekerja maksimal untuk kesejahteraan rakyat, †pintanya.
[did]
