Pembahasan Anggaran di DPR Harus Terformulasi

. Era pemerintahan SBY yang akan berakhir Oktober ini meninggalkan warisan 'kebiasaan' jual-beli mata anggaran di parlemen. Fakta-fakta persidangan berbagai kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR menggambarkan pola yang beragam tapi serupa karena parlemen ikut menentukan hingga pembahasan satuan tiga.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti) Fahmi Habsyi mengungkapkan agar di era Jokowi-JK ini perlu memformulasikan sistem penyusunan dan pembahasan anggaran yang lebih terbuka agar pola 'jual-beli' mata anggaran antara eksekutif-legislatif harus dihentikan dan diminimalisir demi kepentingan rakyat dan masa depan keluarga anggota legislatif dan pejabat eksekutif itu sendiri.

"Salah satu warisan pemerintahan SBY seperti ini yang tidak boleh ditransisikan ke pemerintahan Jokowi-JK jika ingin meringankan beban fiskal pemerintahan kedepan sekaligus menyelamatkan masa depan keluarga anggota legislatif dan eksekutif itu sendiri. Jokowi-JK dan pimpinan legislatif kedepan sebaiknya bersinergi kesepahaman dan menginisiasi  revolusi mental soal pembahasan anggaran. Tak penting koalisi ataupun oposisi di parlemen jika ujungnya hanya untuk meningkatkan tawar-menawar dalam 'ruang abu-abu',"ujar Fahmi kepada redaksi, Jumat (29/8).

Ia menyadari bahwa partai politik adalah lembaga nirlaba dengan investasi tak terhingga maka diperlukan solusi strategis agar partai politik kedepan dapat mandiri dan membiayai kegiatan-kegiatan tanpa harus "menumbalkan" kader-kadernya dijeruji besi.

Parpol, lanjut Fahmi, sebaiknya merumuskan unit asset management yang profesional di dalam partainya agar sumbangan para anggota partai kedepan bermanfaat secara finansial kepada anggota partai dan mendukung kegiatan partai kedepan. Juga dapat dipertimbangkan bantuan anggaran secara terbuka kepada parpol namun diperuntukan sebagai dana abadi yang dikeloa secara profesional oleh unit asset management yang teraudited dan akuntabilitas, dibanding membiarkan 10-15 persen anggaran APBN menjadi bancakan yang menghancurkan kehormatan dan  masa depan keluarga.

Ia menambahkan, cukup sudah era di setiap akhir pemerintahan kita melihat Ketua Umum dan Bendahara Partai serta pimpinan fraksi dan komisi 'meregang nyawa karier politik dan kehormatan keluarga' karena tuntutan dan tanggung jawabnya harus menghidupi partai.

"Saya yakin masih banyak anggota parlemen era 2009-2014 walaupun tak terpilih kembali tapi tidurnya tetap tidak nyenyak dihantui 'akrobatnya dimasa lalu'. Sebagaimana pameo yang ada di parpol: 'Sehebat apapun anda di parlemen mengumpulkan uang untuk kegiatan partai, ujungnya habis manis sepah dibuang, dan ketika bermasalah pun dijauhi," pungkas praktisi dan analis pasar modal ini. [rus]