Ini Klarifikasi Menkopulhukam Soal Pemberitaan SBY Tolak Permintaan Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengklarifikasi pemberitaan tentang isi pertemuan Presiden SBY dan Jokowi di Bali, kemarin malam.

Klarifikasi disampaikan karena sejumlah media, terutama yang diketahui memiliki afiliasi politik terhadap Jokowi, hanya fokus memberitakan SBY menolak permintaan Jokowi menaikkan harga BBM.

"Pak SBY memberi penjelasan setelah diminta pendapat oleh Jokowi tentang kenaikan harga BBM. Bukan Jokowi minta Presiden SBY menaikkan harga BBM. Jadi jangan hanya difokuskan pada SBY tidak mau menaikan harga  BBM," kata Djoko dalam pesan singkatnya kepada redaksi (Kamis, 28/8).

Djoko yang menjadi perantara komunikasi pertemuan SBY dengan Jokowi menjelaskan dalam pertemuan Presiden SBY memberikan penjelasan atas pertanyaan Jokowi, bahwa tahun lalu sudah menaikkan harga BBM sementara untuk tahun ini ada kenaikan TDL bertahap, dan kenaikan harga LPG 12 kg. Karenanya kepada Jokowi, SBY mengatakan kasihan rakyat kalau harga BBM juga dinaikkan.  

"Yang paling menderita akibat kenaikan itu adalah rakyat.  Inflasi akan naik, harga-harga akan naik, angka kemiskinan otomatis akan naik, pertumbuhan melambat, angka pengangguran meningkat dan sebagainya. Kecuali ada perubahan yang sangat mendasar, misalnya harga minyak dunia naik drastis," kata Djoko mengulangi penjelasan SBY.

"Saat ini kecenderungannya turun. Jadi tidak tepat apabila kebijakan kenaikan BBM itu diambil, sementara itu TDL sudah naik dan LPG 12 kg juga naik maka yang paling  menderita adalah rakyat banyak," sambung dia.

Dalam kesempatan itu Presiden SBY juga menjelaskan kepada Jokowi bahwa pemerintahan nanti masih punya ruang dan kewenangan untuk penyesuaian harga BBM dan fiskal.  

"Itulah lengkapnya pembicaraan Jokowi dengan Presiden SBY," pungkas Djoko Suyanto.