Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan mendampingi Basuki T. Purnama seharusnya orang yang menguasai dan mau menerapkan e-government.
Ini penting sebagai wujud transparansi pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warga DKI Jakarta.
"Selain memenuhi kriteria jujur, berpengalaman memimpin, berintegritas tinggi, memiliki kapabilitas, pekerja keras, merakyat, dan dapat bekerjasama dengan Ahok, Wagub DKI Jakarta haruslah sosok yang menguasai dan mau menerapakan e-government," jelas Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus dalam siaran persnya (Kamis, 28/8).
Penerapan e-government di pemerintahan provinsi DKI Jakarta telah dilakukan oleh Joko Widodo dan Ahok. Namun demikian, penerapan e-government masih terbatas pada bidang-bidang tertentu, diharapkan nantinya dapat diterapkan di semua bidang.
“Diharapkan Ahok dan wagub baru nanti benar-benar menjadikan DKI Jakarta menjadi model penerapan e-government sepenuhnya, baik
government to citizen atau
government to customer (G2C),
government to business (G2B) serta
government to government (G2G),†beber Hotland Sitorus yang juga akademisi IT di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat ini.
Dia menjelaskan, banyak keuntungan yang diharapkan dari penerapan e-government. Antara lain peningkatan efisiensi, efektifitas, kenyamanan, aksesibilitas, dan transparansi pelayanan publik. Selain itu, e-government juga mampu mengurangi potensi pungutan liar (pungli) dan korupsi.
[zul]
