Harus ada ketelitian publik terhadap dana Rp 1,6 triliun yang disetujui DPR RI untuk anggaran Polri mengamankan Pemilihan Umum 2014.
Karena besarnya anggaran dan uang rakyat yang digunakan oleh para pihak yang terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pemilu ini, maka dirasa sangat penting adanya pengawasan dari publik terkait transparasi, akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses pengelolaan anggarannya seperti telah di atur dalam UU keterbukaan informasi publik
Demikian disampaikan Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara (Gema Nu), Muhammad Adnan, kepada wartawan lewat pernyataan tertulis.
Adnan mengajak belajar dari kasus Susno Duadji dalam kasus anggaran Pilgub Jawa Barat pada tahun 2008, ketika ia masih menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Di satu sisi, terlepas dari kontroversi dan motif yang melekat dari kasus ini, menunjukan bahwa anggaran seperti pengamanan pemilu ini sangat rawan disalahgunakan.
"Di sisi lain sebagai masyarakat madani pro demokrasi, harus senantiasa mengawal dan memastikan bahwa ada audit kinerja dari Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) yang diketuai oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto," terang Adnan.
Ia meminta Djoko Suyanto bekerja maksimal sebagai pengawas kinerja kepolisian dan menuntut audit anggaran oleh lembaga negara independen yang kredibel.
Selain itu pengawasan internal Irwasum Polri untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan aturan serta UU yang berlaku. Karena, sangat tidak sehat ketika lembaga negara dengan tugas dan peran yang sangat vital bagi keamanan negara seperti Polri sudah tidak dipercaya masyarakat.
"Pernyataan anggota Kompolnas Profesor Adrianus Meliala bahwa Bareskrim Polri dijadikan mesin ATM bagi Sutarman, mununjukan hal tersebut," terangnya.
[ald]
