Apabila tak segera diantisipasi sedini mungkin, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi hampir di seluruh wialyah Indonesia akan menimbulkan gejolak sosial.
Begitu pendapat analisis ekonomi dan politik Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Selasa (26/8).
Manajemen komunikasi pemerintah dinilainya juga lemah. Sebab, banyak masyarakat tidak tahu kondisi ini terjadi akibat penyesuasi pengendalian BBM bersubsidi.
"Seharusnya sebelum adanya kebijakan pengendalian BBM tersebut pemerintah segera melakukan komunikasi dan sosialisasi secara gencar sehingga kepanikan dalam masyarakat tidak terjadi," katanya.
Kondisi ini pula membuktikan buruknya manajemen pengendalian BBM oleh pemerintah, terutama Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Jika tak segera diantisipasi, ia khawatir berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Bisa juga intensitas dan frekuensi angkutan umum di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makasar akan berkurang sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dalam masyarakat. Labor Institute Indonesia mengingatkan pemerintah SBY agar tak menjaga pencitraan diri dengan tidak menaikkan harga BBM.
"Harga BBM bersubsidi harus segera dinaikkan menjadi Rp 8 ribu," ujarnya.
Selain itu, kata Andi, pihaknya juga mendesak DPR RI segera memanggil BPH Migas dan Kementerian Energi Dan Sumber daya Mineral untuk meminta penjelasan terkait kondisi tersebut.
[wid]
