Anggaran untuk Kementerian Sosial dalam APBN terbilang kecil. Sementara permasalahan sosial yang dihadapi masih sangat tinggi. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin saat ini masih di angkat 28 juta orang.
Karena itu, kalau hanya mengandandalkan anggaran dari kocek negara, program kesejahteraan nasional tidak akan maksimal. Makanya, Menteri Sosial mendatang harus lebih kreatif dalam menggalang dana untuk program sosial dan bisa menjadi fasilitator bagi lembaga-lembaga sosial agar perannya lebih nyata.
"Siasat lain yang tak semata mengandalkan dana dari anggaran negara, pernah dilakukan oleh Jokowi-Ahok, saat keduanya memanfaatkan dana-dana (Corporate Social Responsibility) CSR untuk kepentingan publik di Jakarta. Siasat itulah yang harusnya ditiru oleh seorang Mensos," kata pengamat kebijakan publik Yusuf Wibisono (Selasa, 25/8).
Apalagi, sebagai negara muslim terbesar dunia, Indonesia punya potensi mendapatkan dana besar untuk program kemanusiaan. Pola bantuan lewat mekanisme zakat, sodakoh dan infaq adalah potensi lain untuk menggerakkan bantuan umat, di luar pendapatan dari pajak. Apalagi sekarang sudah ada Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas, serta organisasi-organisasi kemanusiaan lainnya.
Strategi hampir mirip juga pernah dilakukan filantropis Indonesia, Dato Sri Tahir, pemilik Mayapada Grup. Dia berhasil mendatangkan bos Microsoft, Bill Gates ke Indonesia. Lewat skema berbagi beban, Indonesia sukses mendapatkan dana bantuan sosial dari yayasan Bill Gates sebesar 207 juta dolar AS untuk kegiatan perbaikan layanan kesehatan.
Sehingga bila meminjam peribahasa, apa yang dilakukan Dato Sri Tahir itu seperti sekali dayung dua pulau terlampaui. Ia menyumbang, tapi ia bisa dapat dana dua kali lipatnya untuk Indonesia. "Cara-cara kreatif seperti ini sangat diperlukan," tegasnya.
Dia mengakui, program-program yang direncanakan Kemensos sangat mungkin tidak ada kaitan dengan urusan perusahaan. Makanya, program tersebut harus bisa menarik para donatur, termasuk para pengusaha besar atau para filantropis di negeri ini.
"Makanya, dibutuhkan orang terbiasa berkecimpung dalam dunia filantropis. Seorang filantropis memimpin Kemensos sah-sah saja, sepanjang tidak merugikan. Bahkan, bila ia kreatif bisa menggalang urun tangan dari berbagai pihak menanggulangi masalah sosial di negeri ini, justru itu lebih baik. Karena memang kemampuan negara, misal lewat Kemensos sangat terbatas,†demikian dosen Universitas Nasional ini.
[zul]
