Pemerintahan mendatang, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), disarankan untuk mempertahankan kebijakan ekonomi yang disiplin dan berhati-hati.
Maksudnya, agar perekonomian nasional terus tumbuh kuat, berkualitas dan semakin bertenaga.
Pakar ekonomi yang bertugas sebagai staf khusus presiden, Firmanzah, menyebutkan, pemerintahan mendatang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan. Selain dibayangi angka inflasi yang tinggi, pemerintah juga perlu mewaspadai dan mengantisipasi normalisasi moneter dunia, dengan dinaikkannya suku bunga di Amerika Serikat yang direncanakan akan dilakukan tahun 2015.
"Koordinasi dan bauran kebijakan baik di sektor fiskal, moneter dan riil perlu terus ditingkatkan sebagai manifestasi kedisipilinan serta kehati-hatian dalam pengelolaan kebijakan perekonomian nasional," saran Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu, dikutip dari situs sekretariat kabinet RI, Senin (25/8).
Ia memaparkan, di tingkat global saat ini ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara di Eropa berada di bawah perkiraan Bank Sentral Eropa (ECB). Bahkan secara rata-rata pertumbuhan PDB di kawasan Euro diperkirakan hanya mencapai 0.1 persen pada kuartal kedua, yang berati lebih rendah dari kuartal pertama sebesar 0,2 persen.
Ia menyebutkan kondisi ekonomi di Jerman berkontraksi 0.2 persen, Perancis melaporkan stagnasi pertumbuhan dengan ancaman defisit di atas 4 persen, sementara Italia kembali meneruskan tren kontraksi mengarah ke resesi yang telah dialami dalam beberapa kuartal terakhir.
Adapun di Eropa Timur khususnya Polandia, Ceko, dan Rumania juga menunjukkan perlambatan bahkan ekonomi Rumania dilaporkan berkontraksi 1 persen pada kuartal 2/2014.
Kondisi di atas juga diperburuk oleh situasi politik Zona Euro dengan perseteruan Rusia dan Ukraina yang menyebabkan potensi terhentinya bantuan Internasional ke kawasan ini.
Menurut Firmanzah, megara-negara kawasan Euro yang menghadapi risiko inflasi rendah (deflasi) seperti Portugal, Spanyol dan Italia diperkirakan akan semakin membebani pemulihan kawasan Euro dengan target inflasi yang disampaikan ECB.
Belajar dari realita yang terjadi di kawasan Euro, menurut Firmanzah, pengelolaan risiko inflasi menjadi sangat relevan bagi perekonomian nasional. Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu menyebutkan, desain kebijakan ekonomi nasional khususnya pengelolaan risiko inflasi telah menjadi fokus perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menggairahkan aktivitas-aktivitas ekonomi produktif.
Firmanzah optimistis, pemerintahan periode 2014-2019 akan terus meningkatkan pengelolaan inflasi sebagai salah satu kebijakan utama perekonomian nasional. Karena itu, Firmanzah meyakini perekonomian nasional akan terus tumbuh kuat, berkualitas dan semakin bertenaga dalam mewujudkan pembangunan yang sedang berjalan.
[ald]
