Jokowi Harus Antisipasi Upaya Negatif Pada Masa Transisi

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) disarankan secepat mungkin melakukan antisipasi terhadap upaya-upaya yang akan membuat pemerintahannya kerepotan.

Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus menyebut upaya-upaya negatif yang sangat mungkin terjadi itu antara lain lahirnya kebijakan dari Menteri atau Kepala badan atau pejabat setingkat Menteri yang menggeser  pejabat eselon II dan I di 68 institusi pada masa-masa peralihan kekuasaan.

"Perilaku menggeser-geser jabatan pada masa 'seakan-akan lowong' kekuasaan Presiden sudah kerap terjadi, baik dilingkungan sipil maupun militer," kata dia kepada redaksi sesaat lalu (Minggu, 2/8).

Menurut dia, Jokowi juga perlu secara khusus mencermati berbagai keputusan Direksi BUMN yang seolah-olah berorientasi bisnis padahal sesungguhnya upaya licik untuk mendulang untung pribadi baik yang dilakukan ke dalam maupun ke anak-anak perusahaan BUMN.

"Jajaran Direksi BUMN cenderung 'rajin' melakukan perbuatan curang di masa peralihan pemerintahan dengan harapan bisa 'menabung' jikalau nanti mereka tidak dipercaya lagi menjadi Direksi," paparnya.

Selain itu dia juga menyarankan agar Jokowi dengan sesempurna mungkin mempersiapkan formulasi lahirnya Komisi Militer Nasional (Komilnas). Hal ini penting sebagai strategi untuk melengkapi komisi kepolisian nasional (Kompolnas), sebab baru saja berdiri Komisi Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN).

"Lahirnya Komilnas akan memaksimalkan kinerja pegawai negeri, baik yang militer, polisi maupun sipil," demikian Tigor.[dem]