Jokowi-JK Diragukan Mau Laksanakan Reforma Agraria

Agenda reforma agraria (pembaruan pertanahan) sebetulnya mendapat momentum pelaksanakan oleh pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selama ini, harapan pelaksanaan reforma agraria itu muncul dari para petani, nelayan, buruh, masyarakat adat dan kaum miskin pedesaan.

"Namun, harapan yang demikian besar bagi pelaksanaan reforma agraria belum mendapat respons positif dari Jokowi-JK. Jokowi-JK belum membuka langkah dan syarat politik pelaksanaan reforma agraria," kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, dalam rilis yang dikirimkan  Kepala Departemen Kampanye dan Kajian Strategis dan Jurubicara KPA, Galih Andreanto.

Dugaan KPA itu bercermin pada visi-misi Jokowi-JK, khususnya dalam konteks agraria, karena tidak menyertakan kelembagaan yang melaksanakan reforma agraria.

KPA menjelaskan, situasi krisis agraria berupa ketimpangan penguasaan sumber kekayaan alam berdampak pada konflik agraria di berbagai wilayah, utamanya dihadapi oleh basis-basis KPA.

Selama Presiden SBY berkuasa dua periode, telah meletus 1.379 konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia. Implikasinya adalah kemiskinan dan hilangnya kedaulatan negeri atas sumber agraria dan potensi kerawanan sosial di masa depan. Sepanjang tahun 2013, dari sisi korban terdapat 139.874 kepala keluarga menjadi korban konflik, 22 tewas, 239 ditangkap, 130 dianiaya, dan 30 ditembak.

"Konflik agraria yang selama ini dilestarikan oleh pemerintah dan dibiarkan berserakan tanpa penyelesaian yang tuntas dan menyeluruh. itu akan menghambat pemerintahan baru menjalankan agenda kesejahteraan rakyat," terangnya. [ald]