Berita

ilustrasi/net

Politik

Kader Muda Demokrat: Di Luar Pemerintahan Kesempatan Berbenah

JUMAT, 22 AGUSTUS 2014 | 16:58 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta mengakhiri kontestasi Pilpres 2014. Terkait pemerintahan Jokowi-JK, Partai Demokrat harus mengambil posisi di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang.

"Sikap independen dan berada di luar pemerintahan akan memberi kesempatan kepada kader-kader untuk berbenah dan membangun diri untuk lebih menyuarakan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat," begitu tertulis dalam seruan 'Spirit Demokrat' yang dibuat sejumlah tokoh muda Bintang Mercy, sesaat lalu (Jumat, 22/8). 

Tertulis nama Mohamad Ikhsan Modjo, Ramadhan Pohan, Rachland Nashidik, Imelda Sari, Ulil Abshar Abdalla, Muhammad Husni Thamrin, Elvira Selfiani, Jemmy Setiawan, dan Boyke Novrizon di akhir seruan tersebut.


Selain itu, menurut mereka, posisi di luar pemerintahan yang independen dan konstruktif akan menegaskan jati diri dan jiwa Partai Demokrat sebagai partai politik yang moderen, profesional dan berdedikasi pada rakyat.

Bagi mereka, manuver dan aksentuasi politik dari segelintir kalangan di Partai Demokrat untuk masuk ke dalam koalisi Jokowi  yang dipimpin PDI Perjuangan adalah tindakan pribadi dan tidak memakili sikap resmi. Mereka mengingatkan bahwa arah koalisi Partai Demokrat pada pemerintahan mendatang hanya bisa diputuskan dalam forum resmi partai, seperti Munas, Silatnas dan Kongres.

"Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah menegaskan bahwa tidak ada niat dan ambisi dari Partai Demokrat untuk posisi dan jabatan politik tertentu. Partai Demokrat akan independen dan menjadi kekuatan politik penyeimbang, yang tidak haus kekuasaan," demikian isi Spirit Demokrat.


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya