Upaya sinergi pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha berbagai bidang di Banyuwangi, Jawa Timur, untuk mengelola laju inflasi membuahkan hasil.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, inflasi di Banyuwangi pada Juli 2014 sebesar 0,24 persen. Angka itu berada di bawah inflasi Jatim sebesar 0,48 persen dan inflasi nasional 0,93 persen.
"Sebagai catatan, inflasi di Banyuwangi sebesar 0,24 persen tidak saja terendah se-Jatim, tetapi juga termasuk ke dalam lima kota/kabupaten yang inflasinya terendah se-Indonesia," ujar Kepala BPS Jatim M. Sairi Hasbulllah dalam keterangan persnya, Jumat (22/8).
Pada periode tersebut, inflasi tertinggi di Jatim terjadi di Probolinggo 0,99 persen; disusul Sumenep 0,89 persen; Kediri sebesar 0,73 persen; Madiun sebesar 0,61 persen; Malang sebesar 0,49 persen; Surabaya 0,42 persen; dan Jember sebesar 0,41 persen.
Adapun laju inflasi Banyuwangi tahun kalender (Januari 2014-Juli 2014) mencapai 2,24 persen, lebih rendah dibanding inflasi tahun kalender Jatim sebesar 2,66 persen dan nasional 2,94 persen.
Menurut Sairi, inflasi yang rendah tersebut menunjukkan kenaikan harga barang di Banyuwangi sangat kecil, yang dengan sendirinya merepresentasikan pengelolaan harga yang baik dari hasil sinergi pemerintah daerah, perbankan, BUMN, dan dunia usaha swasta yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Sementara, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa laju inflasi yang relatif rendah tersebut terjadi berkat koordinasi yang baik di TPID. Pemkab Banyuwangi juga menjalin sinergi dengan BPS untuk menyajikan data secara lebih cepat, yaitu tiap triwulan bahkan sebulan sekali.
"Kami ingin dapat masukan lebih cepat untuk membuat kebijakan atas masalah yang ada. Sehingga misalnya saat ada sumber-sumber inflasi yang terdeteksi bermasalah, biar bisa segera diredam," papar Anas yang merupakan alumnus program "Transforming Leader" di Harvard Kennedy School of Government, Amerika Serikat.
Sejumlah langkah pengendalian inflasi yang dilakukan di Banyuwangi antara lain mendorong diversifikasi pangan, memutus informasi yang tak simetris terkait level harga, perbaikan infrastruktur sebagai jalur distribusi, hingga melakukan operasi pasar.
Anas menambahkan, inflasi bukan hanya terkait pengelolaan jumlah uang beredar atau wilayah kebijakan moneter, tapi juga berkaitan erat dengan masalah-masalah kebijakan pemerintah atau wilayah kebijakan fiskal. Contohnya, sambung dia, inflasi terkait erat dengan kualitas infrastruktur.
"Jika infrastruktur tak mendukung, biaya distribusi melonjak. Karena itu, kami membangun 300 kilometer jalan tiap tahun," terangnya.
[wid]
