FPPK: Putusan MK dan Tindakan Aparat Melukai Masa Depan Demokrasi Kita

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa martabat demokrasi dan kedaulatan rakyat menjadi hukum tertinggi.

Kedaulatan rakyat yang sarat dengan manipulasi dan intervensi berbagai tendensi kepentingan pragmatis justru menciderai hak dan nurani segenap rakyat Indonesia.

"Mahkamah Konstitusi tidak sanggup menyingkap kebenaran dan keadilan secara kontitusional demi menjaga martabat serta menentukan masa depan demokrasi di Indonesia," kata Ketua Front Pemuda Pejuang Keadilan (FPPK), Yeriko Fernando, menanggapi putusan MK atas sengketa hasil Pilpres, dalam rilisnya.

Pernyataan ini menurut Yeriko adalah kritik terhadap netralitas putusan MK atas gugatan kecurangan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Padahal, keputusan MK seharusnya menjadi simbol kewibawaan dan masa depan demokrasi ketika para penyelenggara Pemilu tidak lagi dipercaya.

"Keputusan MK dengan berbagai pertimbangan yuridis konstitusional toh masih menimbulkan kontroversi yang menyisahkan pertanyaan besar tentang sejauh mana asas-asas pemilu ditegakan demi menjaga martabat demokrasi Indonesia ke depan," jelas Yeriko.

Yeriko juga menyayangkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang seharusnya bertugas untuk mengamankan proses persidangan hingga keputusan MK keluar. Aparat malah melakukan tindakan yang mencederai dan melukai massa.

"Kami mengecam keras tindakan aparat kepolisian yang memandang massa sebagai perusuh. Kami menilai bahwa massa yang datang adalah representasi dari hak dan tuntutan rakyat yang menuntut keadilan dan kebenaran hukum," tegasnya.

Ketua Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan DKI Jakarta ini meminta agar oknum kepolisian yang melakukan tindakan represif, bahkan tergolong kriminal hingga mencederai dan melukai massa, harus diproses hukum. [ald]