Berita

ilustrasi/net

Politik

PKB: Demi Rekonsiliasi, Kursi Pimpinan MPR-DPR Dibagi Rata 10 Parpol

JUMAT, 22 AGUSTUS 2014 | 03:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rekonsiliasi politik perlu segera dilakukan oleh semua pihak setelah tensi politik tinggi akibat proses Pilpres yang panjang.

"Komunikasi dan dialog demokrasi perlu diintensifkan untuk mencairkan ketegangan yang sempat muncul selama Pilpres," kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hanif Dhakiri, dalam rilis kepada wartawan, Jumat (22/8).

Sekretaris Fraksi PKB di DPR RI itu juga mengusulkan model pembagian kekuasan yang merata bagi seluruh kekuatan politik di DPR dalam rangka rekonsiliasi setelah Pilpres itu.


"Kami (PKB) usulkan kursi pimpinan DPR dan MPR didistribusikan habis untuk semua partai yang ada di DPR-MPR. Jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR itu 10, sama dengan jumlah partai yang ada di DPR-MPR yang juga 10," jelasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, partai yang menang maupun yang kalah di Pilpres bisa mendapatkan kesempatan sama.

"Itu bagus untuk mengawali rekonsiliasi politik setelah pilpres ini. Republik ini jelas tak bisa diurus satu dua kelompok saja. Republik ini milik kita semua," tandasnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya