Berita

PP KAMMI-Mahfud MD

Mahfud MD Bersedia Menjadi Dewan Penasihat KAMMI

KAMIS, 21 AGUSTUS 2014 | 10:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta kesediaan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD menjadi jadi Dewan Penasihat organisasi kemahasiswaan tersebut.

Tawaran itu disampaikan kemarin saat berkunjung ke MMD Initiative, Menteng, Jakarta, kantor Mahfud.

“Maksud dan tujuan kunjungan kami di sini selain sebagai wujud silaturahim kepada Bapak Mahfud MD sebagai salah satu Bapak Bangsa juga ingin 'meminang' Bapak menjadi salah satu Dewan Penasihat KAMMI,” kata Wakil Ketua Umum PP KAMMI Adhe Nuansa Wibisono dalam keterangan pers yang diterima pagi ini (Kamis, 21/8).


Sebelumnya, beberapa tokoh seperti Jimly Ashshiddiqie, Din Syamsuddin, dan Siti Fadhilah Supari juga telah bergabung sebagai Dewan Penasihat KAMMI.

Meskipun mengaku sering kesulitan mengatur jadwal, Mahfud akhirnya bersedia menerima “pinangan” tersebut. “Mengingat kesibukan, saya mohon maaf jika nantinya tidak selalu bisa mendampingi KAMMI. Namun, dengan segala keterbatasan itu, ya sudah silakan diolah,” jelas Mahfud, yang juga Ketua Presidium KAHMI ini.

Dalam kesempatan itu,  Mahfud MD mengapresiasi gerak KAMMI sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan di Indonesia.

“Saya senang dengan lahirnya KAMMI sebagai unsur baru yang paling banyak berperan dalam proses reformasi secara nyata dan terpublikasi. Padahal, saat itu banyak organisasi mahasiswa lain yang lebih tua sedang lumpuh,” kata Mahfud MD.

Mahfud juga berharap ke depan KAMMI terus memberi warna dalam perjalanan bangsa.  

"Kalau ada unsur mahasiswa, pasti negara tidak bisa berbuat aneh-aneh. Saya senang dengan spiritnya. Anda ini bagus karena sebagai anak muda mau concern sekaligus connect dengan permasalahan bangsa,” pungkasnya.     

Dalam kesempatan tersebut, PP KAMMI juga meminta tanggapan Mahfud MD tentang gagasan Jaminan Pendidikan Nasional (Jamdiknas) yang digulirkan PP KAMMI. Mahfud juga diajak berdiskusi tentang  kondisi perpolitikan bangsa pasca Pilpres 2014. [zul]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Moreno Soeprapto, Potret Etika Buruk Wakil Rakyat

Senin, 21 September 2026 | 06:25

Suara Rakyat Jangan Dimubazirkan

Senin, 21 September 2026 | 06:05

Ketika Pakar Saking Pintarnya Jadi “Goblok”

Senin, 21 September 2026 | 05:44

Masa Depan Pelabuhan Indonesia antara Peluang dan Tantangan

Senin, 21 September 2026 | 05:13

Serangan Babi Hutan Persoalan Serius bagi Petani

Senin, 21 September 2026 | 05:00

Merapi Empat Kali Luncurkan Lava Pijar dalam 6 Jam

Senin, 21 September 2026 | 04:39

Pramono Lagi Menempatkan Jakarta dalam Peta Persaingan Kota Global

Senin, 21 September 2026 | 04:23

Membaca Berhadiah Koin

Senin, 21 September 2026 | 04:02

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh 8 Februari 2027

Senin, 21 September 2026 | 03:06

Selengkapnya