Ruhut Sitompul Siap Menjadi Jaksa Agung atau Menkum HAM

Partai Demokrat menunggu arahan Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono, soal kepastian apakah akan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal ini terkait pernyataan Joko Widodo bahwa dua partai pendukung Prabowo- Hatta, Demokrat dan PAN, kemungkinan akan mendukung pasangan nomor urut 2 pada Pilpres lalu tersebut kalau telah secara resmi dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai pemenang.

"Kita bersabar menunggu arahan Pak SBY," jelas Jurubicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Kamis, 21/8).

Soal apakah kemungkinan Demokrat akan masuk kabinet, Ruhut menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Namun dia memastikan, SBY tidak akan meminta-minta kursi menteri. "Gimana Pak Jokowi saja. Pak SBY politikus santun, tidak akan menuntut," tegasnya.

Yang jelas, Ruhut mengaku siap kalau ditawari masuk memperkuat pemerintahan Jokowi-JK. "Karena aku timnya, (kalau ditawari) terima kasih lagi Tuhan," ungkap Ruhut.

Soal kursi menteri apa yang cocok baginya, anggota Komisi III ini menyebut dua pos kementerian. Yaitu, Jaksa Agung atau Menteri Hukum dan HAM. "Karena aku berlatar belakang hukum," tandasnya.

Terkait keputusan sengketa  Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang akan disampaikan Mahkamah Konstitusi, Ruhut mengajak semua pihak untuk menghormati apapun keputusannya.

"Kaitan dengan MK, di Twitter aku sudah ngomong. Indonesia negara hukum. Karena itu saya mohon, apapun putusan MK, sebegai warga negara yang baik, kita harus patuh kepada putusan tersebut.  Dan aku mempunyai keyakinan permohonana dari pemohon akan ditolak," demikian Ruhut. [zul]