Berita

Politik

Dibeberkan, Indikasi Insubordinasi Kepolisian RI

KAMIS, 21 AGUSTUS 2014 | 03:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah sampai di akhir proses demokratiknya dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi hari ini. Di sisi lain, peran Kepolisian RI dalam proses pergantian kepemimpinan nasional ini sangat penting dan strategis.

Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara (Gema Nu), Muhammad Adnan, mengatakan,  peran Polri sebagai stabilisator keamanan dalam dinamika Pilpres yang sangat keras. Namun yang menjadi persoalan adalah, dengan peran vital dan kekuatan personil yang menjangkau hingga ke desa-desa, membuat kekuatan politik tertentu berusaha untuk menarik Polri. Sayangnya, usaha itu berhasil.

Menurutnya, seperti diterangkan dalam pernyataan pers, indikasi keberhasilan penggalangan Polri masuk dalam kutub politik tertentu ini nyata dan dapat dilihat realitasnya di lapangan. Adnan menyebut beberapa kasus.


Pertama, di Kalimantan Barat, polisi aktif mengarahkan warga di TPS untuk memilih pasangan capres tertentu. Kedua, di Papua, Kepala Kepolisian Resor ikut menekan KPUD untuk mengalihkan perolehan suara. Ketiga, pasangan nomor dua menang mutlak secara merata di seluruh kompleks perumahan Polri.

Keempat, adanya pertemuan diam-diam Komisaris Jenderal Budi Gunawan Cs, yang notabene mantan ajudan Megawati Soekarnoputri ketika menjabat Presiden RI, dengan politisi PDIP, Trimedya Panjaitan, yang diduga berujung bocornya materi debat capres.

Kelima, pernyataan Kapolri Jenderal Sutarman saat pengumuman hasil rekapitulasi suara tingkat nasional bahwa pihak yang kalah harus menerima hasil. Sutarman seperti penegak hukum yang tak mengerti hukum bahwa proses KPU bukanlah final.

Keenam, adanya pertemuan Kapolri bersama Kapolda Metro Jaya dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dua hari setelah pencoblosan Pilpres.

"Kekuatan-kekuatan pro demokrasi tidak bisa lagi hanya diam melihat Jenderal Sutarman membawa Polri masuk dalam permainan politik yang seharusnya haram dilakukan mengingat Polri adalah alat negara yang netral dan tidak berpihak," kata Adnan.

Ia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku atasan langsung Kapolri, tidak ragu memecat Sutarman yang telah melakukan tindakan insubordinasi atau pemberontakan terhadap perintah atasan. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya