Berita

Politik

Dibeberkan, Indikasi Insubordinasi Kepolisian RI

KAMIS, 21 AGUSTUS 2014 | 03:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah sampai di akhir proses demokratiknya dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi hari ini. Di sisi lain, peran Kepolisian RI dalam proses pergantian kepemimpinan nasional ini sangat penting dan strategis.

Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara (Gema Nu), Muhammad Adnan, mengatakan,  peran Polri sebagai stabilisator keamanan dalam dinamika Pilpres yang sangat keras. Namun yang menjadi persoalan adalah, dengan peran vital dan kekuatan personil yang menjangkau hingga ke desa-desa, membuat kekuatan politik tertentu berusaha untuk menarik Polri. Sayangnya, usaha itu berhasil.

Menurutnya, seperti diterangkan dalam pernyataan pers, indikasi keberhasilan penggalangan Polri masuk dalam kutub politik tertentu ini nyata dan dapat dilihat realitasnya di lapangan. Adnan menyebut beberapa kasus.


Pertama, di Kalimantan Barat, polisi aktif mengarahkan warga di TPS untuk memilih pasangan capres tertentu. Kedua, di Papua, Kepala Kepolisian Resor ikut menekan KPUD untuk mengalihkan perolehan suara. Ketiga, pasangan nomor dua menang mutlak secara merata di seluruh kompleks perumahan Polri.

Keempat, adanya pertemuan diam-diam Komisaris Jenderal Budi Gunawan Cs, yang notabene mantan ajudan Megawati Soekarnoputri ketika menjabat Presiden RI, dengan politisi PDIP, Trimedya Panjaitan, yang diduga berujung bocornya materi debat capres.

Kelima, pernyataan Kapolri Jenderal Sutarman saat pengumuman hasil rekapitulasi suara tingkat nasional bahwa pihak yang kalah harus menerima hasil. Sutarman seperti penegak hukum yang tak mengerti hukum bahwa proses KPU bukanlah final.

Keenam, adanya pertemuan Kapolri bersama Kapolda Metro Jaya dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dua hari setelah pencoblosan Pilpres.

"Kekuatan-kekuatan pro demokrasi tidak bisa lagi hanya diam melihat Jenderal Sutarman membawa Polri masuk dalam permainan politik yang seharusnya haram dilakukan mengingat Polri adalah alat negara yang netral dan tidak berpihak," kata Adnan.

Ia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku atasan langsung Kapolri, tidak ragu memecat Sutarman yang telah melakukan tindakan insubordinasi atau pemberontakan terhadap perintah atasan. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya