Berita

Politik

Dibeberkan, Indikasi Insubordinasi Kepolisian RI

KAMIS, 21 AGUSTUS 2014 | 03:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah sampai di akhir proses demokratiknya dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi hari ini. Di sisi lain, peran Kepolisian RI dalam proses pergantian kepemimpinan nasional ini sangat penting dan strategis.

Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara (Gema Nu), Muhammad Adnan, mengatakan,  peran Polri sebagai stabilisator keamanan dalam dinamika Pilpres yang sangat keras. Namun yang menjadi persoalan adalah, dengan peran vital dan kekuatan personil yang menjangkau hingga ke desa-desa, membuat kekuatan politik tertentu berusaha untuk menarik Polri. Sayangnya, usaha itu berhasil.

Menurutnya, seperti diterangkan dalam pernyataan pers, indikasi keberhasilan penggalangan Polri masuk dalam kutub politik tertentu ini nyata dan dapat dilihat realitasnya di lapangan. Adnan menyebut beberapa kasus.


Pertama, di Kalimantan Barat, polisi aktif mengarahkan warga di TPS untuk memilih pasangan capres tertentu. Kedua, di Papua, Kepala Kepolisian Resor ikut menekan KPUD untuk mengalihkan perolehan suara. Ketiga, pasangan nomor dua menang mutlak secara merata di seluruh kompleks perumahan Polri.

Keempat, adanya pertemuan diam-diam Komisaris Jenderal Budi Gunawan Cs, yang notabene mantan ajudan Megawati Soekarnoputri ketika menjabat Presiden RI, dengan politisi PDIP, Trimedya Panjaitan, yang diduga berujung bocornya materi debat capres.

Kelima, pernyataan Kapolri Jenderal Sutarman saat pengumuman hasil rekapitulasi suara tingkat nasional bahwa pihak yang kalah harus menerima hasil. Sutarman seperti penegak hukum yang tak mengerti hukum bahwa proses KPU bukanlah final.

Keenam, adanya pertemuan Kapolri bersama Kapolda Metro Jaya dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dua hari setelah pencoblosan Pilpres.

"Kekuatan-kekuatan pro demokrasi tidak bisa lagi hanya diam melihat Jenderal Sutarman membawa Polri masuk dalam permainan politik yang seharusnya haram dilakukan mengingat Polri adalah alat negara yang netral dan tidak berpihak," kata Adnan.

Ia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku atasan langsung Kapolri, tidak ragu memecat Sutarman yang telah melakukan tindakan insubordinasi atau pemberontakan terhadap perintah atasan. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya